Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara kolaboratif dan siap ditugaskan di seluruh wilayah NTT guna mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam apel bersama ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Senin (23/6/2025), Gubernur Melki menekankan bahwa ASN tidak seharusnya hanya berharap bekerja di Kota Kupang.
Mereka harus turut ambil bagian dalam mendorong potensi unggulan di berbagai daerah, seperti garam di Rote, rumput laut di Sabu, serta sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup di kabupaten/kota lainnya.
“Jangan hanya berpikir duduk di kantor. Kita ingin membangun pusat-pusat pertumbuhan di seluruh NTT, dan ASN harus menjadi bagian penting dari gerakan itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menggagas pendirian NTT Mart sebagai wadah untuk menampung dan memasarkan produk-produk unggulan desa dan kelurahan yang telah lolos uji BPOM atau PIRT.
Hal ini sejalan dengan upaya mengurangi defisit perdagangan NTT yang saat ini mencapai Rp51 triliun, ekspor hanya Rp7 triliun sementara impor mencapai Rp59 triliun.
“Kalau kita bisa isi sebagian dari defisit ini dengan produk lokal, ekonomi rakyat akan tumbuh dan pendapatan asli daerah (PAD) kita ikut naik,” ujarnya optimistis.
Gubernur Melki juga berbagi pengalaman kunjungannya ke Polandia, di mana ia bertemu konsul kehormatan yang sedang membangun Anjungan Bali dan merencanakan pembangunan Anjungan NTT dengan dana pribadi hampir Rp250 miliar. Bahkan, Gubernur diminta mengirim alat musik Sasando elektrik ke seluruh Kedutaan Besar RI di luar negeri sebagai alat promosi budaya NTT.
Namun, di tengah upaya pengembangan ekonomi dan promosi budaya, Gubernur juga menyoroti tantangan fiskal akibat penambahan ASN. Pada tahun ini, NTT menerima tambahan 1.380 CPNS dan akan menyambut sekitar 11.000 pegawai PPPK baru hingga akhir 2025.
Hal ini diperkirakan akan menaikkan belanja pegawai dari 38 persen menjadi 56 persen dalam struktur APBD, yang dinilai tidak sehat secara fiskal.
Tinggalkan Balasan