Kupang, KN – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma resmi meluncurkan Meja Rakyat (Melki-Johni Melayani Rakyat) dan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT.

Meja Rakyat dan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT ini merupakan salah satu dari 6 program quick win, yang dilaksanakan dalam 100 hari masa kepemimpinan Melki-Johni.

Launching Meja Rakyat dan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT ini dilaksanakan di Kantor Gubernur, Jumat (14/3/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, pembangunan Nusa Tenggara Timur adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, diaspora, dan keluarga besar NTT baik di dalam maupun luar negeri.

Kontribusi mereka bukan hanya potensi, tetapi aset besar yang dapat mempercepat kemajuan daerah melalui inisiatif kolaboratif yang nyata dan berdampak.

Dalam periode pemerintahan Melki-Johni, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi akan didorong untuk mengembangkan program kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas diaspora, untuk bersama-sama membangun NTT.

Gubernur Melki menjelaskan, Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT merupakan pilar ketujuh dari visi misi Melki-Johni.

“Kami ingin agar ada tempat di mana kita bisa duduk bicara, merumuskan, memutuskan, dan kemudian membuat aksi bersama, yang menjadi cerminan dari mensinergikan semua kekuatan agar bisa membangun NTT dari berbagai sudut dengan baik,” kata Gubernur NTT Melki Laka Lena.

Selain menghadirkan Sekber Ayo Bangun NTT, pemerintahan Melki-Johni juga akan menghadirkan pelayanan yang transparan, efisien, profesional, responsif dan partisipatif lewat MeJa Rakyat.

“Melalui MeJa Rakyat ini, kami pastikan bahwa akan ada banyak respons cepat yang diberikan oleh pemerintah Provinsi bersama instansi vertikal, forkopimnda, maupun teman-teman di tingkat 2 seluruh NTT,” tegasnya.

Dikatakan Gubernur Melki, MeJa Rakyat adalah sebuah platform yang akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.