Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan tetap memperhatikan keamanan informasi. Menurutnya, sistem data daerah harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam konteks tersebut, SKALA sebagai program kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan dasar di daerah. Di NTT, salah satu fokus dukungannya adalah penguatan data dan analisis, agar pemerintah provinsi semakin mampu memanfaatkan informasi yang berkualitas, untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Dukungan tersebut juga relevan dengan upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pengelolaan data tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sekaligus Ketua Panitia, Maria Y. S. Kiak, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kebijakan tersebut mengatur prinsip tata kelola data pemerintah, meliputi standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
Di tingkat provinsi, Pemerintah NTT telah membangun landasan kebijakan melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2026 tentang Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 131 Tahun 2024 tentang Forum Satu Data.
Dari sisi sistem pendukung, portal Satu Data Daerah SASANDO 2.0 telah diluncurkan pada Oktober 2025. Menurut Maria, portal tersebut memuat 1.322 dataset dari 40 perangkat daerah sebagai sarana penyebarluasan data daerah.
Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat tata kelola data. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keseragaman kualitas data, pemutakhiran metadata, kapasitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan anggaran, serta interoperabilitas dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.
Tinggalkan Balasan