Ia menambahkan, pelayanan dasar publik harus terus berjalan dengan menyesuaikan tingkat keamanan bangunan di setiap wilayah.
Untuk sektor pendidikan, koordinasi jenjang SMA, SMK, dan SLB dikonsolidasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, sedangkan jenjang PAUD hingga SMP diatur oleh pemerintah kabupaten masing-masing.
“Namun, masa tanggap darurat bukan berarti seluruh pemerintahan dan pelayanan publik berhenti. Sebaliknya, pelayanan dasar harus terus diaktifkan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan. Pembelajaran dapat dilakukan di sekolah yang aman, ruang sementara, maupun sekolah lapangan. Begitu pula pelayanan pemerintahan tidak boleh memaksakan penggunaan gedung yang secara struktur dinyatakan tidak aman,” tegasnya.
Selain pengaturan layanan publik, penanganan alokasi bantuan finansial turut menjadi perhatian utama.
Pemerintah pusat telah mengucurkan dana dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT serta Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten yang terdampak bencana.
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan penyisiran ulang dan memetakan kawasan-kawasan terpencil yang belum terjangkau bantuan logistik.
Ia menekankan agar dana bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kita terus bergerak, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, pelayanan tetap berjalan, dan secara bertahap mempersiapkan pemulihan pascabencana. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Gubernur Melki. (agn)
Tinggalkan Balasan