Melki menegaskan, relaksasi tersebut bukan berarti pemerintah mencabut kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Kebijakan itu merupakan penyesuaian dalam menghadapi situasi luar biasa akibat bencana.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap mobilitas kendaraan di wilayah terdampak gempa dapat berlangsung lebih cepat sehingga distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
Di tengah kondisi darurat, Pemprov NTT berupaya menjaga keseimbangan antara pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan kebutuhan penanganan bencana yang membutuhkan mobilitas tinggi. (*/ab)
Halaman
Tinggalkan Balasan