KUPANG, KN – Upaya membangun ketahanan ekologis di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memerlukan pembiayaan yang terarah dan kemitraan yang inklusif. Guna menjembatani kebutuhan mendesak tersebut, Forum Jejaring Pendanaan Iklim resmi digelar di Hotel Aston Kupang pada Selasa (23/6).
Forum ini menjadi ruang bertemunya ide, rencana aksi daerah, dan peluang pendanaan dari berbagai lembaga donor internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan di NTT, khususnya di Kota Kupang.
Agenda strategis ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTT dan Kota Kupang, Country Manager Catholic Relief Services (CRS) Indonesia dan Timor Leste Yane A. Tamonob, perwakilan pemerintah kabupaten se-NTT, kalangan akademisi, pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), hingga jaringan media massa.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Kupang memaparkan secara komprehensif peta risiko iklim yang dihadapi daerah beserta dokumen rencana aksi adaptasi perubahan iklim yang sedang dan akan dijalankan ke depan.
Pemaparan data primer tersebut bertujuan memberikan gambaran utuh kepada para mitra pendanaan mengenai skala prioritas kebutuhan dan ceruk kerja sama yang dapat dikembangkan bersama. Langkah interaktif ini mendapat respons positif dari pihak donatur.
Country Manager Catholic Relief Services (CRS) Indonesia dan Timor Leste, Yane A. Tamonob, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterbukaan dan kesiapan mitigasi yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan kelompok kerja perubahan iklim lintas level di NTT.
Yane menekankan bahwa esensi utama dari penyelenggaraan forum ini tidak hanya terbatas pada meja diskusi mengenai alokasi anggaran. Target jangka panjang yang ingin dicapai adalah merancang sebuah ekosistem pendanaan iklim yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam skema tersebut, ketahanan iklim yang kokoh hanya akan tercipta apabila struktur pemerintah, sektor swasta, lembaga donor, dan masyarakat sipil bergerak dalam satu frekuensi kerja dengan menempatkan aktor atau komunitas lokal sebagai subjek utama dari solusi penanganan krisis.
“Forum ini tidak hanya membahas pendanaan, tetapi juga upaya membangun ekosistem pendanaan iklim yang inklusif dan berkelanjutan. Ketahanan iklim hanya dapat terwujud apabila pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga donor bekerja bersama serta menempatkan aktor lokal sebagai bagian utama dari solusi,” papar Country Manager CRS Indonesia dan Timor Leste, Yane A. Tamonob.
Pihak CRS berharap, kegiatan ini dapat membuahkan hasil konkrit di lapangan yang ditandai dengan menguatnya jejaring komunikasi pendanaan iklim, serta meningkatnya akses birokrasi daerah maupun organisasi masyarakat sipil terhadap sumber-sumber pembiayaan global.
Keterbukaan akses ini diharapkan menjadi stimulus bagi lahirnya berbagai program inovatif yang mampu mendongkrak ketahanan fisik dan ekonomi masyarakat NTT dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem. CRS menyatakan komitmennya untuk terus mengawal peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendanaan hijau ini di masa depan. (agn)
Tinggalkan Balasan