Dalam arahannya, Melki menegaskan program OVOP menjadi strategi Pemprov NTT membangun ekonomi berbasis potensi lokal. Setiap desa didorong memiliki satu produk unggulan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Kalau Desa Nobi-Nobi sudah punya emping jagung sebagai produk unggulan, maka itu harus terus didorong sampai orang kenal emping jagung Nobi-Nobi,” katanya.
Ia juga memperluas konsep tersebut ke sektor pendidikan melalui program One School One Product. Menurutnya, setiap SMA dan SMK di NTT nantinya didorong memiliki produk unggulan masing-masing sesuai potensi daerah.
“Sekolah-sekolah juga harus punya produk unggulan sendiri. Bisa makanan olahan, kerajinan, atau produk lain sesuai potensi daerah,” ujar Melki.
Pada kesempatan itu, Melki menjelaskan Pemprov NTT saat ini menjalankan program bantuan sekitar Rp100 juta per desa bagi desa-desa yang dinilai memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Bantuan diberikan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, penyediaan alat produksi, hingga akses pemasaran.
Ia menyebut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTT juga diwajibkan memiliki desa dampingan sebagai bagian dari program percepatan pembangunan desa.
“Setiap OPD kami minta punya desa dampingan. Tahap pertama ada sekitar 120 desa yang dibantu. Kita ingin perubahan ekonomi benar-benar bergerak dari desa,” katanya.
Melki bahkan menyebut TTS menjadi salah satu daerah penting dalam agenda pembangunan ekonomi NTT karena memiliki potensi pertanian dan sumber daya masyarakat yang besar.
“Kalau TTS berubah, maka NTT ikut berubah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan Eduard Markus Lioe menilai program pelatihan dan bantuan alat produksi tersebut menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat desa di TTS.
Menurut Eduard, selama ini masyarakat TTS memiliki hasil pertanian dan produk lokal melimpah seperti jagung, kacang, tenun ikat, dan kerajinan tangan, namun sering mengalami kesulitan dalam pemasaran dan distribusi produk.
“Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi tonggak penting kebangkitan ekonomi kerakyatan di desa,” katanya.
Tinggalkan Balasan