Kupang, KN – Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di depan Kantor TVRI NTT, Jalan W.J. Lalamentik, Oebufu, Kota Kupang, Rabu (11/3/2026).

Program stabilisasi harga pangan ini merupakan hasil sinergi antara Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, ID Food, serta Tim Penggerak PKK NTT.

Kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengatakan program pangan murah sangat membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Idul Fitri maupun Paskah.

“Kami dari Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Bulog dan semua pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan pangan murah bagi masyarakat. Ini sangat membantu warga, khususnya menjelang Idul Fitri dan juga nanti menjelang Paskah,” ujar Melki.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah dan mudah diakses.

Menurut Melki, langkah stabilisasi harga pangan seperti ini penting di tengah berbagai situasi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama saat memasuki masa perayaan keagamaan.

“Melalui kegiatan ini masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau sehingga dapat mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan dengan lebih baik,” katanya.

Melki juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga pangan di pasaran. Jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, pemerintah siap menggelar operasi pasar atau kembali melaksanakan gerakan pangan murah.

“Kami di provinsi rutin melakukan rapat pemantauan. Jika harga mulai naik dan perlu distabilkan, kegiatan seperti ini akan kembali dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah stabilisasi harga pangan di daerah juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.