Karawang, KN– Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota dan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Evaluasi ini dinilai penting, untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini membebani petani, seperti kelangkaan pupuk dan ketidaktepatan distribusi di lapangan.
Pernyataan ini disampaikan Ahmad Yohan saat memimpin kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/9/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung sistem distribusi pupuk bersubsidi dan mendengar langsung kendala di lapangan.
“Distribusi pupuk bersubsidi secara umum berjalan cukup aman dan terkendali, namun pengawasan tetap harus dilakukan secara ketat. Khususnya menjelang musim tanam, agar tidak terjadi lagi kelangkaan seperti yang sebelumnya dialami petani di Karawang dan sekitarnya,” ujar Ahmad Yohan.
Ketua DPW PAN NTT ini menyoroti perubahan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, yang kini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia.
Menurut AYO, sapaan akrabnya, kebijakan baru ini harus mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam distribusi pupuk.
“Dengan kebijakan ini, semestinya permasalahan distribusi seperti keterlambatan penyaluran, administrasi yang rumit, dan ketidaktepatan jumlah alokasi bisa diatasi. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali,” tegas politisi PAN itu.
Ahmad Yohan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem distribusi pupuk. Ia meminta agar pemerintah memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak menerima.
“Perbaikan tata kelola dan evaluasi berkala sangat penting dilakukan secara komprehensif. Dengan sistem yang akurat dan akuntabel, kita bisa memastikan subsidi pupuk tepat sasaran serta mendukung swasembada pangan nasional,” katanya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Komisi IV DPR RI dalam mengawal kebijakan pupuk bersubsidi demi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (*/ab)