Jakarta, KN – Pemerintah memastikan percepatan penanganan pascabencana, khususnya erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) di 11 kabupaten/kota lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) memutuskan untuk segera merampungkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak erupsi Lewotobi.
“Yang pertama adalah penanganan bencana erupsi gunung Lewatobi Laki-laki. Kami butuh untuk segera menuntaskannya,” ujar Pratikno usai RTM di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Pratikno menambahkan, bahwa rapat tersebut juga membahas kelanjutan penanganan pascabencana di 11 daerah lain, diantaranya Alor, Donggala, Ende, Karo, Lebak, Lembata, Majene, Mamuju, Palu, Rote Ndao, dan Sigi.
Pasalnya, kata dia, bencana-bencana tersebut sudah cukup lama terjadi, dan tanggung jawab pemerintah pusat sudah melampaui batas waktunya, tetapi penanganannya belum tuntas.
“Tadi kita sepakati untuk diperpanjang, sehingga nanti BNPB akan melakukan verifikasi dan mengusulkan ke Kementerian Keuangan, agar bisa segera memberikan hibah lagi kepada daerah. Walaupun bencananya sudah lama, tetapi penyelesaian perumahan, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga mata pencaharian harus kita pikirkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan hingga kini status Gunung Lewotobi masih tanggap darurat.
Ia menyebut, bahwa sebagian besar warga sudah menempati hunian sementara, kecuali sekitar 250 kepala keluarga (KK) di Pos Konga yang masih tinggal di tenda.
“Hunian sementara tahap terakhir akan selesai akhir Agustus ini. Sehingga seluruh masyarakat terdampak sudah bisa pindah ke hunian sementara. Hunian sementara dibangun di lokasi aman, jauh dari kawasan gunung. Tetapi tentu saja masyarakat tidak akan selamanya di situ, karena mereka akan dipindah ke hunian tetap yang kini sedang dipersiapkan,” papar Suharyanto.
Ia juga menyoroti sejumlah daerah terdampak bencana besar, seperti erupsi Gunung Sinabung, yang masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyediaan infrastruktur.
Sebab, lanjut Suharyanto, peraturan yang ada di lembaganya ihwal rehabilitasi-rekonstruksi bencana hanya untuk kurang waktu tiga tahun terakhir.
“Nah ternyata ada bencana-bencana yang sudah lewat dari tiga tahun, tetapi masih ada hal-hal yang belum tuntas. Inilah yang kita bahas, supaya ada payung hukum dan setelah rapat tingkat menteri, kekurangan itu akan didukung melalui Kementerian Keuangan dalam bentuk hibah kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.
Gubernur NTT Melki Laka Lena yang hadir pada kesempatan tersebut, mendukung penuh proses penanganan yang sedang berlangsung.
“Sejauh ini, kami mencermati bahwa seluruh persiapan penanganan erupsi Gunung Lewotobi berjalan dengan baik, terutama dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Sosial,” kata Melki Laka Lena.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kemendikdasmen, untuk mendukung percepatan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak dan Kemenkes untuk membangun puskesmas yang rusak di daerah perbatasan di Kabupaten Sikka dan Flores Timur.
“Kami dengan berbagai pihak juga memulai mempersiapkan sumber pendapatan baru bagi para pengungsi di daerah Flores Timur,” pungkasnya. (*/ab)