Kupang, KN — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menyerukan semangat kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi dua tantangan utama yang masih membelit provinsi kepulauan tersebut, yakni stunting dan kemiskinan ekstrem.
Seruan ini disampaikan Gubernur Melki saat menutup sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat dan Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Harper, Kupang, pada Senin (14/7/2025).
Kegiatan tersebut turut menandai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara LLDIKTI Wilayah XV dan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, serta Timor Tengah Selatan untuk pelaksanaan program KPT Kosabangsa dan KKN Tematik “GENTASKIN” (Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya kehadiran perguruan tinggi dalam menjembatani ruang akademik dengan realitas masyarakat di desa.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam mengajar dan meneliti, tetapi juga wajib hadir untuk mengabdi dan mentransformasi kehidupan sosial masyarakat.
“Ilmu harus menjadi akar yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Kampus hadir bukan hanya untuk mengajar dan meneliti, tetapi juga untuk mengabdi dan mentransformasi masyarakat,” tegasnya.
Melalui program KKN Tematik Gentaskin, lanjut Melki, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran tentang gizi, kesehatan keluarga, dan produktivitas ekonomi.
Mengutip data dari BPS dan Kementerian Kesehatan, Gubernur menyebut bahwa tantangan NTT saat ini cukup kompleks. Tingkat kemiskinan masih berada di angka 19,02%, kemiskinan ekstrem 2,82%, rata-rata lama sekolah 8,02 tahun, dan prevalensi stunting masih tinggi di 37,0%.
“Di mana ada stunting tinggi, di situ kemiskinan ekstrem juga terjadi. Ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.
Untuk itu, ia menekankan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi menyeluruh antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga riset, BUMN, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan Balasan