Ruteng, KN – Penetapan Pilot Projet oleh Pemda Manggarai sebagai program Petani Merdeka dinilai sangat membebani para petani. Di mana pemerintah mendorong petani menggunakan pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi.
Ketua Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San mengatakan, program yang ditawarkan pemerintah Daerah Manggarai sangat beresiko membebani petani.
Menurutnya, pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai harus terlebih dahulu melakukan studi komperhensif dan kajian mendalam sebelum mengimplementasi program tersebut. Karena petani merupakan sasaran dari penerapan program tersebut.
Dalam program Petani Merdeka, para petani ditawarkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk digunakan membeli pupuk non subsidi. Karena kredit KUR dapat memudahkan petani mendapatkan uang.
“Namun para petani akan sangat dibebani dengan cicilan dan bunga kredit KUR untuk pembelian pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal tersebut,” ujar Erik San Kepada wartawan, Senin 7 Juni 2021.
Dia menjelaskan, program Petani Merdeka bukanya meringankan beban petani, tetapi semakin membuat petani sengsara dan terbebani karena harus membayar cicilan pupuk dan bunga kredit KUR yang mahal.
“Yang menjadi soal, kalau petani gagal panen. Sementara waktu bersamaan mereka dituntut harus bayar kredit KUR. Lalu bagaimana cara pelunasannya?. Kerja petani bisa dikatakan hanya untuk bayar cicilan dan bunga kredit pupuk non subsidi,” jelasnya.
Padahal, kata Erik, uang hasil panen dari para petani seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga seperti sembako, biaya pendidikan anak, kesehatan, seosial masyarakat, serta kebutuhan lainnya.
“Program pemerintah dalam mendorong penggunaan pupuk non subsidi melalui program Petani Merdeka tidak akan menjawabi masalah kelangkaan pupuk,” tegasnya.
Menurut Erik San, untuk menanggulangi kelangkaan pupuk, Pemerintah wajib memperbaiki manjemen sistem pendistribusian dan penggunaan pupuk. Jika semuanya tidak bisa terealisasi, maka masalah pupuk tidak akan tuntas.
“Yang menjadi akar permasalahan kelangkaan pupuk adalah sistem manajemen di lapangan yang buruk. Mulai proses pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), proses distribusi, hingga pengawasan internal dan eksternal,” jelasnya.
Sehingga Pemerintah wajib mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi harus dulakukan dan dikawal oleh seluruh instansi yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari pusat maupun melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Konsep pengawasan pupuk bersubsidi harus secara terpadu dan terintegritas antara petani, unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan stakehoder lainnya. Pemkab harus berdayakan dalam pengawasan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk,” harapnya.
Bahkan, Erik menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah perlu membuat sebuah gebrakan baru pembentukan tim pengawas ekaternal independen yang dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupati. “Sehingga Bupati dan Wakil bisa mengurai akar permasalahan terkait persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani,” ujarnya.
Untuk menambah kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Manggarai, Pemda harus membangun komunikasi langsung ke produsen pupuk, Kementerian Pertanian, maupun ke anggota legislativ DPRD RI Dapil NTT I.
“Karena didukung partai PDIP sebagai pemenang Pemilu dengan komposisi partai kualisi gemuk di daerah, Pemda Manggarai Rezim Hery-Heri punya posisi tawar kuat untuk akses jaringan ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemda Manggarai diharapkan mampu mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi yang cukup, sehingga para petani tidak mengalami kelangkaan pupuk.
“Karena harga pupuk bersubsidi murah dan meringankan beban petani. Bukan sebaliknya, Pemda menawarkan kredit KUR kepada petani untuk membeli pupuk non subsidi yang sangat mahal, dan akan menambah beban keuangan petani di situasi ancaman gagal panen,” tandasnya.*