Kota Kupang- Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang dicanangkan Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lucky Frederich Koli, kepada wartawan, Jumat (04/12/2020).
Menurut Lucky, Program TJPS merupakan sebuah instrumen penting dalam menata sistem pertanian terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi di Provinsi NTT.
“Saya sudah komunikasikan dengan Dinas Peternakan dan Perindak. Untuk dinas peternakan menyediakan ternak, sedangkan Perindak mendatangkan ovtaker untuk membeli hasil produksi petani,” jelasnya.
Rencananya, kata Lucky, disaat dinas pertanian hendak melakukan penanaman jagung di daerah manapun, maka dinas peternakan wajib ikut untuk dapat membesarkan ternaknya. Sementara Perindak mendatangkan ovtaker untuk membeinya.
“Jadi mereka harus ikut. Babi induk harus dipersiapkan. Sehingga pas panen, ternak ini sudah dekat dengan petani. Sedangkan ovtaker mengambil hasil pertanian dan melakukan transaksi melalui Bank, setelah dikurangi cadangan pangannya,” jelasnya
Katanya, jika skema yang direncanakan berjalan baik maka program TJPS ini bisa menjadi model investasi pemerintah yang evisien dan evektiv.
“Kalau proyek ini jadi, dinas peternakan tidak perlu bikin proyek pengadaan babi, ayam atau sapi. Karena ini kita bisa kolaborasikan dengan instansi terkait,” kata Lucky
Sehingga kata lucky, Program TJPS harus dirapikan lagi konsepnya, agar aplikasinya di lapangan sesuai desain yang sudah disiapkan. Selain itu, perlu untuk menjaga produksinya tidak boleh kurang, serta memastikan ovtaker wajib untuk membelinya.
“Kalau berjalan sesuai desain kita, maka apa yang direncanakan pasti berhasil dan bisa beranak pinang,” katanya
Namun, Lucky menjelasnkan, untuk menjalankan program TJPS, tantangan terbesar ada pada masyarakat. Apakah masyarakat mau menjalankan program TJPS tersebut.
Dengan demikian, Dinas Peternakan menggandeng TNI/Polri, Lembaga Agama dan dibantu oleh tenaga PPL lapangan untuk melakukan konsolidasi ke masyarakat, untuk sungguh-sungguh menanam dan dikawal dengan baik hingga musim panen tiba.
“Ini merupakan titik yang perlu digenjot. Saya mati-matian ini barang harus jadi. OPD mau kepala batu potong anggaran, saya lapor Gubernur. Kalau semua betul-betul mau bekerja, maka ini merupakan hal yang bisa kita capai,” Pungkas Lucky (ek/kn)