Kupang, KN – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meneguhkan perannya sebagai role model dalam percepatan penanganan stunting di Indonesia.
Hal ini ditegaskan dalam puncak kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak yang digelar dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di Lapangan Bola Kaki Christian Dillak, Ba’a, Kabupaten Rote Ndao, Senin (23/6/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, yang hadir bersama Pembina DWP Kemendukbangga/BKKBN RI, Uni Wihaji. Turut mendampingi, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dan Wakil Bupati Apremoi D. Dethan.
Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menegaskan komitmennya untuk menjalankan dua mandat utama berdasarkan Peraturan Presiden: pelayanan kependudukan melalui kampanye “Dua Anak Lebih Sehat” dan pembangunan keluarga dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna mencegah stunting sejak dini.
“Stunting memengaruhi IQ anak. Hanya 20 persen yang bisa disembuhkan jika melewati 1000 HPK. Karena itu, negara harus hadir sejak awal, terutama bagi ibu hamil dan calon pengantin,” tegasnya.
Menteri Wihaji juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang terus digencarkan di NTT dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil sangat penting untuk keberhasilan program.
“Stunting ini harus kita keroyok. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Alhamdulillah, ada investasi garam, bantuan dari Baznas, dan dukungan dari Bank Mandiri. Ini diharapkan mempercepat penurunan stunting. Pemerintah harus hadir bersama mitra,” jelas Wihaji.
Angka Stunting Masih di Atas Rata-Rata Nasional
Data Mei 2025 menunjukkan terdapat 1.843 balita stunting di Kabupaten Rote Ndao atau 16,6 persen. Sementara menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai 32,4 persen, masih di atas rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, melaporkan bahwa dari total 19.890 keluarga yang telah diverifikasi pada tahun 2024, sebanyak 8.110 keluarga (40,77 persen) dikategorikan sebagai Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Sebagai bagian dari peringatan Harganas, dilaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao yang menyasar 200 akseptor. Di Puskesmas Ba’a sendiri, pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) diberikan kepada 40 akseptor, terdiri dari 31 pemasangan implan dan 9 IUD.
Bupati juga menyoroti pentingnya penambahan Tenaga Penyuluh KB/PLKB. Saat ini, Rote Ndao hanya memiliki 26 tenaga penyuluh yang tersebar di 11 kecamatan dan 119 desa/kelurahan.
“Idealnya, setiap desa memiliki satu petugas. Kami masih kekurangan tenaga dan berharap ada penambahan dari pusat,” ujarnya.
Dorongan Kampanye Gizi dan Perubahan Pola Hidup
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di provinsi ini masih cukup tinggi, yakni 37 persen menurut SSGI 2024, meski turun dari 37,9 persen tahun sebelumnya. Ia menekankan perlunya kampanye masif dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
“Masih banyak keluarga yang lebih memilih sirih pinang, rokok, dan miras ketimbang makanan bergizi. Ini pola konsumsi yang harus kita ubah bersama,” katanya.
Sebagai bentuk penghormatan atas komitmen dan kontribusinya, Menteri Wihaji dianugerahi gelar adat “Mane Mana Lopolinu Ume’lo”, yang berarti Pangeran Pelindung Rumah Tangga oleh Bupati Rote Ndao.
Dukungan Multipihak dan Bantuan Konkret
Acara ditutup dengan pelepasan Kirab Bangga Kencana serta Kick Off Kolaborasi Multipihak dalam Penanggulangan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. Berbagai bentuk bantuan diserahkan, antara lain:
• Bantuan nutrisi Program GENTING dari BAZNAS
• Bantuan Jamban Sehat dari IPeKB Rote Ndao
• Akses air bersih dari Bank Mandiri
• Program Sehat Bertumbuh dan pengadaan air bersih dari BAZNAS
• Dukungan program GENTING dari Bank Mandiri
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isana Bagoes Oka, serta perwakilan dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, dan lembaga mitra.
“Kita ingin menjadikan NTT sebagai provinsi percontohan percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” pungkas Menteri Wihaji.
(Fara/Biro Adpim)