Jakarta, KN – Legislator Golkar dari NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang, angkat suara soal polemik tambang Raja Ampat. Ia berdiri mendukung langkah tegas Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil Lahadalia mencabut empat izin tambang yang bermasalah.
“Kita tidak bisa kompromi terhadap pelanggaran lingkungan, apalagi di kawasan strategis seperti Raja Ampat. Saya mendukung penuh langkah Pak Menteri,” kata Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang saat diminta komentarnya soal keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencabut empat izin tambang di Raja Ampat.
Umbu Rudi bukan legislator biasa. Sebagai putra Sumba dari daerah pemilihan NTT 2, ia dikenal sebagai salah satu suara kritis dari Timur dalam isu-isu sumber daya alam. Sorot matanya menajam saat berbicara soal tambang dan dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat adat maupun warisan ekologis Indonesia. “Raja Ampat adalah simbol. Kalau di sana saja dilanggar, bagaimana daerah-daerah lain?” ujar dia, Rabu (11/6/2025).
Pekan ini, keputusan pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat menjadi berita besar. Menteri Bahlil mengumumkannya langsung dalam konferensi pers, Selasa, 10 Juni 2025. Ia menyebut, pencabutan ini dilakukan setelah kunjungan lapangan bersama kepala daerah. Ada indikasi kuat pelanggaran terhadap regulasi lingkungan dan ketidaksesuaian izin dengan kondisi lapangan.
Umbu Rudi menyambut keputusan itu dengan nada optimistis dan sekaligus waspada. Ia tahu, pencabutan izin bukan akhir dari persoalan. “Harus dipastikan bahwa setelah dicabut, tidak ada celah untuk main belakang atau munculnya izin baru dengan nama berbeda,” ujarnya. “Ini soal tata kelola, bukan sekadar pencabutan.”
Keberpihakan Umbu Rudi pada isu lingkungan bukan hal baru. Sebagai anggota Komisi XIII yang membidangi Hukum, HAM dan Imigrasi dan duduk di Badan Legislasi, ia menjadi salah satu pengusul revisi mekanisme evaluasi IUP yang lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Tinggalkan Balasan