Kupang, KN – Ketua PGRI NTT Dr. Semuel Haning memberikan perhatian serius kepada guru SMA PGRI Kupang, yang digaji cuma Rp50 ribu per bulan.
Menurutnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi perlakuan yang diterima oleh guru SMA PGRI Kupang sangat tidak manusiawi.
Sebagai langkah awal, Dr. Semuel Haning yang juga adalah alumni SMA PGRI Kupang itu, bersedia untuk memberikan gaji tambahan sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing 12 guru yang mendapat gaji variatif antara Rp50-300 ribu per bulan di SMA PGRI Kupang.
“Mulai bulan depan, saya sebagai ketua dan pengurus PGRI NTT akan kasi Rp500 ribu per bulan mulai bulan depan. Dan juga ada hak-hal yang lain,” kata Dr. Semuel Haning saat menerima pengaduan dari para guru SMA PGRI Kupang, Rabu (28/3/2025).
Ia menegaskan, SMA PGRI Kupang adalah lembaga pendidikan yang sudah banyak melahirkan orang-orang terpandang. Karena itu, seharusnya guru-guru di sekolah tersebut harus diperhatikan, khusus dari sisi kesejahteraan.
“Kami perihatin sekali. Sekolah yang dulu reyot tapi bisa melahirkan kita menjadi orang yang terpandang,” jelasnya.
Dr. Semuel Haning berharap agar, para guru di SMA PGRI Kupang harus tetap mengajar, dan tidak boleh menelantarkan atau mengorbankan anak murid.
“Kita harus bangkit untuk sekolah PGRI dan anak-anak PGRI, supaya mereka bisa melahirkan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Semuel Haning yang lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua YPLP PGRI NTT Apolonia Dethan membenarkan gaji guru di SMA PGRI Kupang dibayar dengan nilai antara Rp50-300 ribu per bulan.
“Kemarin saya tanya gaji pertama Rp300 ribu, lantas turun lagi. Ada yang dibayar 50 ribu dan Rp100 ribu tanpa memperhitungkan jam mengajar,” kata Apolonia.
Dengan kasus ini, maka ke depan pengurus YPLP PGRI NTT akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pembenahan pada sekolah SMA PGRI Kupang.
“Kebetulan masa jabatan kepala sekolah sudah selesai. Jadi kami sudah usulkan kepala sekolah yang baru ke Dinas Pendidikan NTT,” terangnya.
Ibu Linda selaku guru Bahasa Indonesia pada SMA PGRI Kupang mengaku kesulitan dengan gaji seadanya yang diberikan oleh pihak sekolah. “Tapi kami harus tetap bekerja, karena kami tidak mau masa depan anak-anak kami dikorbankan karena persoalan ini,” pungkasnya. (*)