Jakarta, KN – Gubernur NTT Melki Lana Lena dan kepala daerah se-NTT, rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki bersama para kepala daerah dari NTT membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut, percepatan digitalisasi di NTT akan menyentuh sektor vital pembangunan di NTT, seperti sektor pariwisata, UMKM, dan layanan kesehatan berbasis digital telemedicine.
“Dalam rapat bersama tersebut, terdapat sejumlah langkah nyata yang akan dilaksanakan ke depan di antaranya; 208 Kecamatan di NTT siap terhubung fiber optik, Telemedicine BPJS segera diterapkan, dan UMKM dan pariwisata makin terdigitalisasi,” kata Gubernur NTT Melki Laka Lena.
Gubernur Melki menegaskan bahwa, digitalisasi harus bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat NTT.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat NTT tidak tertinggal dalam era digital ini. Dengan internet yang lebih merata, anak-anak bisa belajar lebih baik, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak orang,” ungkapnya.
Salah satu program yang akan segera diterapkan adalah telemedicine, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara digital tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
“BPJS Kesehatan siap menjadikan NTT sebagai proyek percontohan telemedicine, karena di beberapa daerah, akses ke fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan besar,” jelas Gubernur Melki.
Konektivitas Digital Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat
Sementara itu, Menteri Meutya Hafid menyoroti bahwa konektivitas digital di NTT bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kita ingin internet di NTT bukan hanya sekadar sinyal yang tersedia, tetapi benar-benar menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital,” ujarnya.
Ia menyebut, saat ini cakupan layanan 4G di permukiman NTT telah mencapai 98,59 persen, tetapi masih terdapat 1.051 km² wilayah yang belum terjangkau. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mempercepat pembangunan jaringan fiber optik agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat menikmati layanan digital yang lebih stabil dan cepat.
Tinggalkan Balasan