Ngeri! Jawa Barat Darurat Korupsi, PPDB Dijadikan Alat Barter Korupsi

Jabar Darurat Korupsi, PPDB Diduga Dijadikan Alat Barter Korupsi, Sungguh Ngeri! (Foto: Istimewa)

Bandung, KN – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Aktivis Anak Bangsa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 9 Juli 2024.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, utamanya terkait dengan desakan agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan mafia proyek corporation di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dalam aksinya, massa membakar ban, membawa spanduk bertuliskan tuntutan serta menggelar drama teatrikal terkait Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Koordinator Aktivis Jaringan kolisi Anti Korupsi, Agus Satria menegaskan, pihaknya menuntut komitmen dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN.

“Dalam penegakan supremasi hukum haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa,” tutur Agus.

Pihaknya yang juga masuk ke dalam Aliansi Aktivis Anak Bangsa, ikut mengamati dan mengawasi apa yang terjadi di pemerintahan.

Agus menyatakan, pihaknya menduga bahwa perhari ini Pemprov Jawa Barat sedang dalam kondisi darurat korupsi.

BACA JUGA:  Pengembangan Biomassa PLN di Tasikmalaya: Dikelola Masyarakat, Didukung Pemerintah

“Banyak kasus korupsi yang terjadi di Pemprov Jawa Barat sehingga menjadikan kerugian keuangan negara serta merugikan masyarakat secara tidak langsung,” ungkap dia.

Agus menegaskan, pihaknya tak sembarangan membawa itu dugaan korupsi dan mafia proyek itu. Pasalnya, pihaknya juga membawa bukti-bukti dugaan korupsi.

“Kami akan menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada pihak KPK RI, Kejagung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” tegas Agus.

Ia berharap aksi yang dilakukan ratusan orang hari ini mendapat perhatian. Bahkan, laporan pengaduan yang nantinya akan disampaikan, bisa segera ditindaklanjuti.

“Kami sangat berharap agar laporan atau aduan yang disertai permintaan ini dapat segera ditindaklanjuti, demi terjadinya perubahan yang lebih baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Selain di depan Gedung Sate, massa juga melakukan aksi serupa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bahkan, mereka berencana berkemah di depan kantor Dinas  Pendidikan. (*/ab)