Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melantik Johny E. Ataupah, sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi NTT, di Hotel Sasando Kupang, Senin (18/5/2026).
Pelantikan itu dilakukan di tengah upaya Pemerintah Provinsi NTT meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menopang pembiayaan pembangunan di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional dan ketidakpastian ekonomi global.
Johny Ataupah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan jabatan Kepala Bapenda menjadi salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan.
Menurutnya, pelantikan tersebut sebenarnya telah direncanakan bersamaan dengan pelantikan 31 pejabat pimpinan tinggi pratama pada Maret lalu, namun tertunda karena proses administrasi di tingkat pusat.
“Pelantikan ini sangat penting bagi saya dan Pak Wagub karena tahun 2026 ini kami menargetkan setengah dari belanja APBD Provinsi NTT bersumber dari PAD. Ini langkah berani di tengah efisiensi anggaran yang ada saat ini,” kata Melki.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin menurunkan performa pembangunan hanya karena keterbatasan anggaran transfer pusat. Karena itu, peningkatan PAD menjadi pilihan utama agar program pembangunan tetap berjalan.
“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD. Dan dari seluruh OPD, lebih dari 70 persen sumber pendapatan daerah itu tugasnya ada di Bapenda,” ujarnya.
Melki mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan Mei 2026 baru mencapai 15,53 persen. Kondisi tersebut dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi sebesar Rp2,733 triliun pada tahun ini.
Ia meminta jajaran Bapenda segera melakukan langkah cepat, inovatif dan berbasis digitalisasi untuk mempercepat penerimaan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
“Kita harus mencegah kebocoran, memperkuat moral aparatur yang mengurus aset dan pendapatan daerah, sekaligus memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah,” katanya.
Menurut Melki, sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi potensi terbesar yang belum tergarap optimal. Berdasarkan evaluasi pemerintah provinsi, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di NTT disebut masih di bawah 50 persen.
Ia meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda yang tersebar di kabupaten/kota membangun sinergi dengan pemerintah daerah masing-masing agar penerimaan pajak kendaraan dapat ditingkatkan.
“Daerah-daerah lain bisa bertumpu pada sektor kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Kita juga harus memastikan UPTD di semua kabupaten/kota bisa bergerak bersama agar masyarakat membayar pajak sesuai kewajibannya,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan PAD, Melki juga memaparkan kondisi ekonomi daerah yang mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,32 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melonjak hingga 26,22 persen serta pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 19,92 persen.
Menurut Melki, pertumbuhan ekonomi itu juga didukung sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta konsumsi rumah tangga yang terus bergerak.
“Kita berharap pergerakan ekonomi NTT semakin baik. Tapi di sisi lain kita masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan yang masih 17,5 persen, stunting, dan rata-rata lama sekolah yang baru 8,22 tahun,” katanya.
Ia menilai tantangan tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras menjaga stabilitas fiskal dan memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif.
Melki juga menyinggung situasi ekonomi nasional dan global yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
Menurutnya, tekanan terhadap APBN serta ketidakpastian ekonomi dunia dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
“Kita belum tahu kapan situasi global ini selesai. Tekanan APBN juga tidak mudah. Karena itu kerja keras Bapenda menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Melki mengakui kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan pemerintah provinsi membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada awal tahun karena keterbatasan anggaran.
“Kami berharap melalui peningkatan PAD, minimal di akhir tahun nanti kita bisa membayar TPP bagi seluruh ASN Provinsi NTT,” katanya.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD, khususnya jajaran Bapenda, menjadi “jenderal lapangan” untuk menerjemahkan program prioritas Pemerintah Provinsi NTT, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk daerah, serta pengembangan program One Village One Product dan One School One Product.
Selain itu, Melki juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Pemerintah provinsi, kata dia, tengah mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui BUMD agar perputaran anggaran daerah kembali menjadi sumber PAD.
Pada kesempatan tersebut, Melki mengungkapkan hasil seleksi direksi BUMD juga akan segera diumumkan untuk mempercepat pergerakan perusahaan daerah dalam menopang pembangunan dan penerimaan daerah.
Pelantikan Kepala Bapenda sendiri digelar di Hotel Sasando yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT. Menurut Melki, penggunaan fasilitas milik daerah dalam kegiatan pemerintahan merupakan bagian dari strategi menghidupkan BUMD dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.
“Kalau kegiatan pemerintah dilaksanakan di aset milik daerah seperti ini, uangnya juga berputar kembali menjadi PAD,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, aparat penegak hukum, TNI-Polri hingga media massa untuk bersama-sama mendukung peningkatan pendapatan daerah dan menjaga pembangunan tetap berjalan.
Di akhir sambutannya, Melki turut mengajak seluruh peserta mendoakan almarhum Alex Koro yang dinilainya telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
“Saya berharap Kepala Bapenda yang baru bisa bersinergi dengan seluruh OPD agar target PAD tercapai dan pembangunan NTT tetap berjalan baik demi mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan,” kata Melki. (ocp/ab)
Tinggalkan Balasan