Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan kepada tim peneliti, untuk meninjau ulang program-program di setiap OPD (organisasi perangkat daerah).
Melki menginstruksikan, agar program-program yang tidak berdampak kepada masyarakat dihapus. Strategi ini merupakan bagian dari efisiensi yang dilakukan, untuk mengantisipasi situasi ekonomi global, yang tidak menentu di timur tengah.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi Republik yang saya lihat, sebentar lagi mungkin habis Lebaran atau Paskah nampaknya Pemerintah Pusat akan melakukan proses penyesuaian belanja dan postur anggaran,” kata Melki Laka Lena, dalam rapat bersama tim peneliti, Selasa (24/3/2025).
Ia menjelaskan, jika perang di timur tengah terus berlanjut, semua asumsi APBN pasti berubah. Berbagai parameter makro ekonomi pun pasti berubah, dan otomatis akan mempengaruhi belanja APBN termasuk APBD Provinsi dan Kabupaten.
“Kita harus mempersiapkan kemungkinan penyesuaian dari perubahan indikator makro ekonomi,” jelasnya.
Meski di tengah perintah efisiensi dan pemangkasan program OPD, Melki berpesan agar anggaran untuk gaji dan TPP ASN tetap dianggarkan.
“Saya pastikan akan memangkas program-program yang tidak memiliki dampak bagi masyarakat, kita stop dan akan saya coret, karena tidak punya dampak langsung yang besar terhadap pembangunan di NTT, serta untuk gaji dan TPP ASN tetap kita anggarkan” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause menyampaikan hasil kajian Dasa Cita pertama, Membangun Rantai
Pasok dari ladang/laut ke pesar.
Fokus dari kajian ini adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Provinsi NTT.
Welly menjelaskan bahwa, ada empat sub kegiatan yang dikaji oleh tim peneliti, bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT, tahun 2025-2029.
Sub kegiatan tersebut yakni pertama pengelolaan, penyaluran, pengadaan, serta koordinasi cadangan pangan pemerintah provinsi; kedua, penyusunan proyeksi neraca pangan; ketiga, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga; keempat, promosi pencapaian konsumsi pangan perkapita melalui media provinsi.
Tinggalkan Balasan