Senada dengan Ali Ashat, ahli geothermal dari Universitas Gadjah Mada, Pri Utami, menegaskan bahwa geothermal bukanlah aktivitas pertambangan. Energi ini memanfaatkan panas bumi yang terbarukan, bukan mengeruk sumber daya terbatas.
“Manifestasi seperti uap, lumpur panas, atau bau belerang adalah gejala alami aktivitas bawah permukaan bumi dan perlu dikelola dengan baik agar tetap aman,” jelasnya.
Berdasarkan data PLN, pemanfaatan geothermal di Flores telah mencapai 18 MW dari total potensi sekitar 377 MW. Pemerintah pusat bahkan menetapkan Flores sebagai ikon “Flores Geothermal Island” melalui Keputusan Menteri ESDM tahun 2017.
Saat ini, sistem kelistrikan Flores memiliki kapasitas terpasang 114 MW dengan beban puncak 99,14 MW. Namun, sekitar 85 persen bauran energinya masih didominasi fosil, dengan impor 108.600 ton batu bara dan 92,6 juta liter solar B35 per tahun. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperbesar kontribusi energi baru terbarukan.
PLTP menjadi solusi unggulan karena mampu menyediakan listrik stabil, tidak bergantung pada cuaca, serta memiliki emisi karbon rendah, sekitar ±75 gram CO₂e per kWh, jauh lebih kecil dibanding pembangkit berbasis fosil. Beberapa wilayah kerja panas bumi (WKP) yang tengah dikembangkan, antara lain Ulumbu di Manggarai, Atadei di Lembata, Oka Ile Ange di Flores Timur, serta Wae Sano di Manggarai Barat.
Keberhasilan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara menjadi inspirasi. Dengan kapasitas 120 MW, PLTP Lahendong menyuplai listrik ke lebih dari 133.000 rumah dan menghemat devisa miliaran rupiah per tahun. Tak hanya itu, pengembangannya turut mendorong ekowisata, industri lokal, hingga produk unggulan masyarakat.
Pulau Flores dinilai memiliki peluang meniru kesuksesan tersebut, memanfaatkan energi domestik ramah lingkungan, menekan impor BBM, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan kuat datang dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Satgas di sejumlah wilayah kerja panas bumi untuk memverifikasi kondisi lapangan dan memastikan proses berjalan transparan serta akuntabel. Dialog dengan masyarakat pun terus dikedepankan.
Tinggalkan Balasan