Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, menanggapi surat, yang melarang anak NTT untuk kerja dan tinggal di Desa Selat, Karangasem, Bali, yang viral beberapa waktu lalu.
Menurutnya, surat tersebut sudah ditarik dan direvisi. Ia menegaskan, di negara Indonesia, tidak ada yang melarang suku atau kelompok tertentu, untuk kerja dan tinggal di sebuah wilayah.
“Ini NKRI. Tidak boleh ada ujaran kebencian yang kemudian mendiskreditkan suku, agama dan ras tertentu. Jadi surat itu sudah diperbaiki, setelah saya minta kepala badan penghubung untuk merespons semua,” kata Melki Laka Lena, Rabu (14/1/2026).
Eks Wakil Ketua DPR RI Komisi IX ini menyebut, proses penyelesaian persoalan yang melibatkan warga NTT di Bali terus berjalan melalui berbagai pendekatan, baik jalur pemerintahan, budaya, hingga komunikasi dengan paguyuban daerah.
Sejak awal pihaknya aktif membangun komunikasi intensif dengan Gubernur Bali Wayan Koster, untuk memastikan persoalan tersebut tidak melebar dan dapat diselesaikan secara tepat.
“Saat ini proses penyelesaian masalah di Bali terus berjalan. Kita lakukan dari berbagai pendekatan, baik itu pemerintahan, budaya, dan kelompok paguyuban daerah,” katanya.
Gubernur NTT menjelaskan, substansi persoalan yang muncul sejatinya hanya melibatkan oknum tertentu dan tidak bisa digeneralisasi terhadap seluruh warga NTT yang berada di Bali.
“Intinya bahwa urusan itu adalah oknum. Jadi selesaikan secara hukum. Sementara banyak sekali puluhan ribu orang NTT di Bali itu kerja baik-baik, tinggal baik-baik, sekolah baik-baik, dan tidak ikut campur dalam persoalan ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, agar masyarakat tidak hanya terpaku pada informasi yang muncul di permukaan, karena ada dinamika lain yang perlu disikapi dengan kepala dingin.
“Jadi persoalan itu seperti yang kita tangkap di media. Tetapi di bawah permukaan ada agenda lain yang harus kita hadapi dengan baik,” jelasnya.
Komunikasi lintas daerah akan diperkuat melalui pertemuan resmi tiga gubernur, yakni NTT, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Saya sudah komunikasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Nanti tanggal 28 Januari 2026, rencananya kita akan adakan pertemuan dengan tiga gubernur, yakni NTT, NTB, dan Bali dengan melibatkan berbagai perangkat di Labuan Bajo,” jelasnya.
Pertemuan itu, akan membahas kerja sama yang lebih teknis dan detail antarprovinsi, termasuk isu-isu sosial yang berkembang di Bali.
“Pertemuan itu membahas kerja sama yang lebih detail dan teknis antara NTT, Bali, dan NTB. Dan salah satunya yang akan kami bahas itu tentang masalah yang terjadi di Bali,” katanya.
Ia berharap, komunikasi antarwarga dan pemerintah daerah semakin diperkuat melalui peran paguyuban di masing-masing daerah.
“Nanti di semua daerah itu ada paguyuban bersama dan pemerintah setempat sering berkomunikasi untuk berbagai hal, baik itu bisnis dan lain sebagainya,” pungkasnya. (*/ab)