Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan berbagai program strategis pada tahun depan, mulai dari pembangunan sekolah vokasi berbasis asrama hingga penyediaan puluhan ribu rumah layak huni bagi masyarakat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan Pemprov NTT akan membangun 10 sekolah vokasi berbasis asrama yang tersebar di berbagai wilayah.
Sekolah ini akan menampung siswa dari berbagai kabupaten di daratan Timor, Flores, Sumba, hingga wilayah kepulauan.
“Anak-anak akan bersekolah dan tinggal di asrama. Modelnya seperti sekolah rakyat, tetapi fokusnya pada pengelolaan dan pengembangan potensi daerah setempat,” kata Melki, dalam acara Coffee Morning bersama wartawan, Jumat (19/12/2025) pagi.
Sekolah vokasi tersebut akan disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah. Di Rote akan dibangun sekolah vokasi garam, di Sumba bidang peternakan, di Flores energi baru terbarukan (EBT), serta sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan di wilayah lainnya.
“Nantinya siswa akan membiayai sekolahnya sendiri, tetapi kita siapkan ekosistem agar mereka bisa produktif dan mandiri,” jelasnya.
Selain pendidikan, Pemprov NTT juga terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak, pembangunan sumur bor, serta penyediaan listrik.
Pemerintah provinsi, kata Melki, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembangunan jaringan listrik, termasuk pemasangan listrik gratis bagi masyarakat.
Di sektor perumahan, tahun ini Pemprov NTT telah membangun 75 unit rumah layak huni. Sementara pada tahun depan, bantuan renovasi rumah layak huni sebesar Rp20 juta per rumah akan dibagi melalui skema kolaborasi, yakni Rp5 juta dari provinsi, Rp5 juta dari kabupaten/kota, dan Rp10 juta dari dana desa.
“Dengan skema ini, kita bisa menjangkau sekitar 31.570 rumah di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Target PAD dan Digitalisasi
Pemprov NTT juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun pada tahun depan. Untuk mencapainya, pemerintah akan menutup kebocoran pendapatan, mengoptimalkan aset daerah, serta memperkuat pengawasan.
“Kita ingin memastikan seluruh potensi PAD tergarap maksimal. Kalau PAD naik, pelayanan publik pasti lebih baik,” tegas Melki.
Di bidang digitalisasi, Pemprov NTT terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mempercepat pemerataan jaringan internet. Pemerintahan berbasis digital juga terus diperbarui, termasuk peluncuran Portal Sasando sebagai pusat data pembangunan daerah.
Melki menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pembangunan, mulai dari DPRD, perguruan tinggi, tokoh agama, media, Bank NTT, hingga diaspora NTT.
Isu Sosial dan Ekonomi
Pemprov NTT juga memberi perhatian serius terhadap persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta meningkatnya angka HIV/AIDS, khususnya di Kota Kupang.
“Kita harus fokus melindungi anak dan perempuan agar tidak lagi menjadi korban kekerasan, dan menangani HIV/AIDS secara serius,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, Pemprov NTT berupaya mengubah pola ekonomi daerah dari konsumtif menjadi produktif. Saat ini, defisit perdagangan NTT mencapai sekitar Rp51 triliun akibat tingginya ketergantungan pada produk dari luar daerah.
“Kita ingin uang berputar di NTT. ASN kami dorong untuk belanja produk lokal,” kata Melki.
Khusus ASN Provinsi NTT, pemerintah mendorong belanja minimal Rp100 ribu per orang di NTT Mart. Jika seluruh ASN melaksanakan kebijakan ini, perputaran uang bisa mencapai Rp31 miliar dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
Pajak Kendaraan Bermotor
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyebutkan bahwa sumber PAD terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun hingga kini, tingkat kepatuhan wajib pajak masih di bawah 50 persen.
“Jika kepatuhan meningkat hingga 75 persen, tambahan pendapatan bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Saat ini, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor berkisar Rp600 miliar. Jika tingkat kepatuhan naik menjadi 70–80 persen, potensi tambahan PAD bisa mencapai Rp200 miliar.
Johni pun meminta dukungan media untuk mengampanyekan pentingnya taat membayar pajak demi kelancaran pembangunan di NTT. (*)