Ba’a, KN – Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto diharapkan memberikan atensi khusus bagi dugaan penyalahgunaan kewenangan oknum-oknum dan pasangan calon tertentu yang mengatasnamakan Penjabat Bupati Rote Ndao dalam pesta demokrasi di wilayah tersebut.
Demikian harapan yang disampaikan anggota DPRD Rote Ndao yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Rote Ndao Denison Moy, yang menghubungi media ini, Selasa (22/10/2024).
Dijelaskan Deni Moy, sapaan akrab Denison Moy, dinamika politik di lapangan saat ini, ada paket serta oknum-oknum tertentu menggerakkan masyarakat di bawah dalam kegiatan-kegiatan kampanye dialogis dan pertemuan terbatas mengatasnamakan Bapak Penjabat Bupati Rote Ndao.
Bahkan, sambu Deni Moy, ada tim sukses paket tertentu yang mengumpulkan KTP untuk proposal bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), ternak, dan lain-lain, dengan narasi bahwa Bapak Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu sudah mendukung paket mereka dan ASN juga kerja serta aparat keamanan juga bekerja, sehingga jangan takut karena aman terkendali.
Padahal, sesuai aturan bahwa tugas posisi Penjabat Bupati itu pada dasarnya adalah netral bagi semua pasangan calon karena memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai.
Menurutnya, sudah banyak informasi dari masyarakat di Kecamatan Rote Barat, Rote Barat Daya, Loaholu, dan Rote Barat Laut bahwa ada tim yang menggerakan masyarakat dengan narasi Bapak Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu sudah mendukung paket mereka sehingga aman saja.
Sebagai anggota DPRD saya berharap semua paket calon dan partai politik pengusung dan pendukung yang berkontestasi di Pilkada Rote Ndao 2024 ini punya hak yang sama dalam kerja-kerja politik, namun jangan sampai mencederai proses demokrasi ini dengan melibatkan Penjabat Bupati yang tugasnya mensukseskan pesta demokrasi ini dan tidak berafiliasi kepada salah satu paslon.
“Bapak Penjabat Bupati juga telah mengluarkan maklumat dalam bentuk terkait deklarasi dan maklumat Netralitas ASN, bahkan Sayembara mengungkap ketidaknetralitas ASN. Kalau ada tim pasangan tertentu yang mengerahkan massa dan mengumpulkan KTP untuk bantuan-bantuan mengatasnamakan Penjabat Bupati, maka ini melecehkan dan mencederai harkat dan martabat Pj Bupati sebagai Kepala Daerah,” ujar Deni Moy.
Ia mengimbau agar pasangan bekerja secara calon untuk melaksanakan kerja-kerja politik yang baik dan bermartabat, dengan tidak mencatut nama Penjabat Bupati, Sebab, sudah saya konfirmasi langsung dan beliau katakan secara tegas bahwa hanya melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, tidak mengurus soal politik.
“Beliau tegaskan bahwa masalah politik itu urusan pasangan calon, tim pemenangan, dan partai politik. Jadi saya imbau kepada seluruh masyarakat Rote Ndao untuk tidak mempercayai paket-paket yang datang mengatasnamakan Penjabat Bupati untuk kepentingan mereka karena itu tidak benar,” tutup Deni Moy. (*/tim)