Kupang, KN – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi penyumbang pajak terbesar di Provinsi NTT.
Bank kebanggaan masyarakat NTT itu menjadi wajib pajak strategis, dan dalam setahun, mampu menyumbang pajak dengan nilai di atas Rp100 Miliar.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang Ni Made Ayu Sri Liana Dewi mengatakan, keberadaan Bank NTT sangat membantu selain sebagai tempat penerimaan pajak, juga berkontribusi sangat besar dalam pemenuhan target pajak pada KPP Pratama Kupang beberapa tahun terakhir.
“Bank NTT adalah salah satu Wajib Pajak (WP) strategis kami yang menjadi pembayar pajak tersebsar. Nilai pajaknya mencapai Rp 100 Milyard lebih,” sebut kata Ni Made Ayu Sri Liana Dewi kepada wartawan, Rabu 1 Februari 2023.
Ia menjelaskan, sejak bertugas sebagai Kepala KPP Pratama Kupang tahun 2021, Bank NTT sudah menjadi wajib pajak dengan jumlah pajak terbesar. “Tahun sebelum saya bertugas di KPP Pratama Kupang yaitu 2020, Bank NTT juga menjadi WP dengan jumlah pajak terbesar,” katanya.
Disebutkan Ayu Sri Liana Dewi, jenis pajak yang disetor Bank NTT diantaranya pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan dan dari laba yang didapatkan perusahaan.
“Jasa keuangan secara keseluruhan, mereka akan membayarkan pajak bulanannya bisa jadi berbeda-beda, tidak rutin seperti misalnya perusahaan yang lain membayar laporan pajaknya bisa melihat laporan SPT tahun sebelumnya. Tetapi untuk perbankan atau lembaga jasa keuangan mereka akan menghitung berdasarkan laporan keuangan perbulannya,” sebutnya.
Menurutnya, target penerimaan pajak KPP Pratama Kupang di tahun ini adalah 1,49 Triliun. Itu pasalnya, ia mengharapkan dukungan Bank NTT.
“Saya juga berharap semoga kinerja Bank NTT tetap bagus. Saya saja yang karena bekerja di NTT memberikan support untuk kemajuan NTT. Jadi minta support kita semua termasuk teman-teman media,” ujarnya.
Ia juga memberikan dukungan penuh terhadap berbagai terobosan Bank NTT. “Saya juga sangat mendukung program Festival Desa Binaan Bank NTT yang saya dipercayakan menjadi salah satu Tim Juri. Saya sangat mendukung karena tidak hanya berkaitan dengan penyaluran kredit tetapi juga ada peningkatakan kapasitas SDM masyarakat pelaku UMKM di Desa yang diharapkan akan maju dan mandiri dalam beriwira usaha,” katanya.
Ayu Sri Liana Dewi juga mengaharapkan dukungan Bank NTT untuk membantu mensosialisasikan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Bank NTT ini pegawainya banyak, saya mohon dukungan Bank NTT untuk membantu mensosialisasikan integrasi NIK menjadi NPWP,” ujarnya.
Direktur Kepatuhan Bank NTT, Christofel Adoe saat itu mengatakan, Bank NTT terus berkomitmen menjadi Wajib Pajak yang tertib. “Kami berkomitmen untuk menjadi Wajib Pajak yang tepat waktu dan tepat jumlah setoran pajak,” kata Christofel Adoe.
Direktur IT dan Operasional Bank NTT Hilarius Minggu mengatakan, selama ini Bank NTT selalu tertib menyetor pajak badan dari laba yang diperoleh setiap tahun. “Biasanya kita bayarkan tiap bulan, nanti diakhir tahun akan dihitung ulang. Akhir tahun kami hitung laba komersil, sebelum diaudit oleh Kantor Acounting Publik,” katanya.
Disebutkan Hilarius, hitungan pajak badan secara global, kurang lebih 22 persen dari laba yang diperoleh.
Hilarius mengatakan, selama ini prosesnya berjalan baik karena ada tahapan-tahapan yang diikuti. “Selain pajak badan, kontribusi kami Bank NTT sesuai PPH 21. Gaji yang kami terima itu ada pajaknya. Jadi total setahun kontribusi pajak kami itu Rp100 Miliar lebih,” katanya. (*/KN)