Gubernur menjelaskan, di tengah keterbatasan pemahanan masyarakat terkait akses pembiayaan dari perbankan, pemerintah terus bekerja untuk membuka akses permodalan.
Diharapkan suatu saat, masyarakat bisa cerdas dan mandiri, serta bisa berhubungan langsung dengan industri perbankan untuk mengakses keuangan.
“Saya harapkan momentum seperti ini menjadi kebiasaan kita. Ke mana saja, kita ajarkan rakyat bahwa ada pola kerja sama, nanti ambil (modal) di perbankan,” kata Laiskodat.
Gubernur mengingatkan agar sosialisasi terkait akses permodalan kepada masyarakat harus dilakukan dengan benar.
Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi distorsi informasi yang mendiskreditkan pemerintah dan perbankan, bahwa seolah-olah pemerintah dan perbankan ingin mengambil untung dari pola kerja sama tersebut.
“Kerja besar bukan hanya membangun peternakan saja, tetapi bagaimana kita membangun cara berpikir masyarakat untuk membangun kesejahteraan di kelompok dan desa mereka,” tandas Laiskodat.
Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan, dibutuhkan konsistensi dalam pengembangan aliansi sinergitas ekosistem pembiayaan, untuk mencapai Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI.
Menurut pria yang akrab disapa Alex Riwu Kaho ini, Bank NTT sebagai bank daerah, bank milik pemerintah, dan bank kebanggaan masyarakat NTT, terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.
“Pemberdayaan jauh lebih berkontribusi nyata, dari pada hanya pada tataran diskusi, konsep dan pengamatan,” tandas Dirut Bank NTT.
Selain Bank NTT, ekosistem pengembangan sektor pertanian juga melibatkan Korem 161/Wira Sakti, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA NTT) serta UD. Terobos. (*)
Tinggalkan Balasan