Kupang, KN — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), NTT agar menjadi ujung tombak dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki, dalam acara welcome dinner dan silaturahmi bersama pengurus BPP, BPC dan BPD HIPMI NTT di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (28/10/2025), menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Gubernur Melki dalam sambutannya menegaskan, di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup terbatas, HIPMI memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pusat.
“Dengan kondisi APBD yang cukup sulit, saya mengajak teman-teman HIPMI, agar memberikan perhatian khusus untuk ikut menggerakkan peluang ekonomi, baik dari APBN, APBD, maupun sektor swasta,” ujar Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, saat ini ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit, karena sebagian besar program pembangunan diturunkan langsung dari pemerintah pusat.
Salah satu program terbesar, kata Gubernur Melki, adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai mencapai Rp7 tirliun.
“Sayangnya, kita masih kalah cepat dalam menyambut dana dari pusat. Ke depan, HIPMI harus bisa lebih gesit memanfaatkan peluang program seperti ini,” tambahnya.
Menurut Gubernur Melki, pengusaha daerah punya peluang, untuk terlibat dalam program pembangunan, antara lain sektor pembangunan rumah layak huni, kemandirian energi, dan kemandirian pangan.
Ia juga mengajak HIPMI untuk terjun ke dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan, di mana sektor pertanian merupakan penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.
“Saya berharap HIPMI juga bisa ambil bagian dalam pengembangan garam, energi baru terbarukan (EBT) di Flores, Timor, dan Sumba, termasuk PLTA di Flores Timur. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan bersama,” katanya.
Gubernur Melki juga menyinggung pentingnya penguatan produk lokal, melalui program One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP). Hal ini, menurutnya, jika dijalankan dengan baik, maka bisa menekan defisit perdagangan di NTT dan di luar NTT.
Tinggalkan Balasan