Ruteng, KN – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus, mempertanyakan keberadaan kapal pinisi milik BUMD Jawa Barat di Labuan Bajo.
Kehadiran kapal pinisi ini diprakarsai oleh oleh BUMD Jawa Barat PT. Jaswita. Dalam pengoperasiannya di Labuan Bajo, PT. Jaswita bekerja sama dengan PT. Tirba Bajo.
Ketua PMKRI Cabang Ruteng Laurensius Lasa mengatakan, investasi kapal senilai Rp10 Miliar ini ditengarai tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat NTT.
Ia menyebut, kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jaswita dan PT Tirba Bajo itu malah menimbulkan kecurigaan publik, tentang adanya dugaan korupsi.
“Kerja sama ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Karena uang yang diinvestasikan untuk keperluan pengadaan kapal pinisi ini bersumber dari uang negara,” ujar Laurensius kepada KORANNTT.COM, Rabu 31 Mei 2023.
Menurutnya, selain berpotensi merugikan keuangan negara, kehadiran kapal pinisi itu juga tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, melalui pajak yang harusnya disetor ke Pemprov NTT atau Pemkab Manggarai Barat.
“Kami menilai bahwa keberadaan kapal ini di Labuan Bajo, tidak memberikan sumbangsih bagi perekonomian daerah karena berpotensi tidak membayar pajak, justru membawa kerugian bagi masyarakat Labuan Bajo yang memiliki usaha kapal,” ucap Laurensius.
Dengan demikian, Laurensius Lasa meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri keberadaan kapal pinisi milik Pemprov Jawa Barat, juga PT. Tirba Bajo yang belum diketahui keberadannya di Labuan Bajo.
“Kami masyarakat NTT akan menggugat, dan kami meminta kepada APH untuk segera mencari keberadaan PT Tirba Bajo ini, jangan sampai PT ini bodongan,” pungkas Laurensius. (*)