“Hal yang harus disamakan adalah standar datanya, termasuk metadata, sehingga data tersebut dapat dipertukarkan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya,” jelas Medrilzam.
Ia juga mendorong integrasi data statistik dan spasial serta pemutakhiran informasi hingga tingkat desa agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan pembangunan secara lebih terperinci.
Sementara itu, Head of Division Regional Development and Multi-level Governance OECD Dorothee Allain-Dupré menekankan pentingnya data terperinci untuk memahami perbedaan kondisi antarwilayah dan merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, data pada tingkat nasional atau provinsi belum tentu menggambarkan persoalan di setiap wilayah. Karena itu, integrasi data sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, fiskal, dan kesehatan diperlukan untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan.
Kegiatan ini didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Australia–Indonesia, yang salah satu fokusnya adalah memperkuat tata kelola Satu Data Pemerintah Provinsi NTT melalui Portal Satu Data SASANDO.
Melalui standardisasi, integrasi sistem, dan penguatan koordinasi, tata kelola data diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti, meningkatkan ketepatan sasaran program, serta memperkuat kualitas layanan dasar bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan