KUPANG, KN — Inisiatif penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur kini tidak lagi sekadar berpusat pada peran birokrasi, melainkan telah bertransformasi menjadi gerakan inklusif yang melibatkan pengemudi transportasi daring hingga kelompok penyandang disabilitas.
Potret keberhasilan kolaborasi akar rumput ini mengemuka saat Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, bersama Gubernur NTT, Melki Laka Lena, meninjau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Provinsi NTT di Lasiana, Kupang, pada Jumat (31/7).
Dalam kunjungan tersebut, fokus perhatian tertuju pada bagaimana investasi jangka panjang Pemerintah Australia—yang dimulai sejak pembangunan fasilitas Pusdalops lewat Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDRR) pada 2015 hingga diperkuat melalui Program SIAP SIAGA—telah melahirkan sistem mitigasi modern yang hidup di tengah masyarakat.
Melalui integrasi aplikasi INATANA yang terhubung 24 jam dengan Portal Satu Data Provinsi NTT, laporan bencana yang dahulu memakan waktu berjam-jam kini terverifikasi hanya dalam beberapa menit untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Namun, kekuatan utama dari ketangguhan sistem ini terletak pada pelibatan aktif elemen masyarakat melalui program seperti TOP Ranger—hasil sinergi BPBD Kota Kupang, Grab, dan komunitas ojek online—serta Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).
Koordinator TOP Ranger, Jefry Adulanu, memaparkan bagaimana para pengemudi armada transportasi kini berperan sebagai garda terdepan sistem peringatan dini di jalanan.
“Sebagai pengemudi kami berada di lapangan setiap hari. Melalui TOP Ranger kami dilatih melaporkan kejadian secara cepat dan terstandar sehingga informasi bisa diterima pemerintah dalam hitungan menit. Kami tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga ikut membantu melindungi masyarakat ketika bencana terjadi,” kata Jefry Adulanu.
Di sisi lain, kesetaraan hak dan partisipasi kelompok rentan dalam kesiapsiagaan bencana turut menjadi sorotan utama.
Tinggalkan Balasan