“Melalui forum ini, kami ingin menyelaraskan langkah sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Target pembangunan tahun 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, khususnya dalam percepatan layanan pertanahan, kepastian hukum, dan penyelesaian berbagai persoalan lahan,” ujar Bruly.
Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapatkan pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari pembangkit energi baru terbarukan.
Bruly menambahkan, sinergi dengan BPN menjadi fondasi penting dalam memastikan kepastian lahan bagi proyek-proyek strategis ketenagalistrikan di kawasan timur Indonesia.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis target 2026 dapat tercapai sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tinggalkan Balasan