Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mulai melakukan berbagai langkah strategis, untuk mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.
Salah satu gebrakan yang dicanangkan, adalah pembangunan sekitar 31 ribu rumah layak huni pada tahun 2026, untuk masyarakat kurang mampu. Program ini dilaksanakan, dengan berkolaborasi bersama pemerintah Kabupaten/Kota dan desa.
Pemerintah menilai, program ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Pemerintah menilai penyediaan hunian yang layak, merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan perekonomian daerah di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT di Kupang, Kamis (12/3/2026).
Tidak hanya fokus pada sektor perumahan, Pemprov NTT juga memberi perhatian besar pada peningkatan kualitas pendidikan.
Gubernur Melki menegaskan bahwa, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama. Langkah ini dilakukan sejalan dengan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan. Melalui penguatan sistem data terpadu dalam Portal Sasando, Pemprov NTT berupaya memastikan setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada data yang akurat dan terintegrasi.
Untuk memastikan berbagai program tersebut berjalan cepat dan efektif, Melki mengambil langkah tegas dengan membentuk lima tim kerja khusus percepatan pembangunan daerah. Tim ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program prioritas agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Kita harus memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi,” tegas Melki.
Melalui berbagai langkah tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. (ocp/ab)