Kupang, KN – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan menyetujui 5 Ranperda, yang diajukan oleh pemerintah Provinsi NTT.
Kelima Ranperda yang diajukan tersebut adalah Ranperda tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, Raperda tentang tugas belajar ijin belajar dan bantuan belajar, Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal, Raperda tentang penyelenggaraan penanaman transportasi, dan Ranperda tentang penyertaan modal pada Bank NTT.
Persetujuan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT Senin (13/1/2025) siang, dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap 5 Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah Provinsi NTT.
“Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan, Fraksi Partai Golkar menyatakan “MENYETUJUI” 5 Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Agus Nahak dalam sidang paripurna tersebut.
Selain menyetujui 5 Ranperda, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT juga meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis untuk memperbaiki sejumlah fasilitas publik di NTT.
Salah satu fasilitas publik yang disorot oleh fraksi Partai Golkar DPRD NTT adalah fasilitas dermaga Aimere yang saat ini belum diperbaiki.
“Fraksi Partai Golkar meminta perhatian Pemerintah agar berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan dan pihak ASDP dalam hal perbaikan prasarana dan sarana pelabuhan di wilayah NTT. Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah dermaga feri Aimere,” tegas Agus Nahak.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT meminta pemerintah untuk menjamin kenyamanan penumpang di pelabuhan Tenau Kupang.
Menurut Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, perlu ada penanganan atas keluhan masyarakat terhadap adanya oknum yang memainkan harga angkutan barang di luar harga normal.
Mengakhiri pendapat akhir, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT mengucapkan terima kasih kepada PT Dharma Lautan Utama, salah satu pengusaha swasta nasional yang menyediakan kapal penumpang yang representatif bagi masyarakat di tengah mahalnya harga tiket pesawat.
Fraksi mengusulkan kepada pemerintah untuk berkoordinasi dengan PT. Dharma Lautan Utama agar dapat mengoperasikan kapal sejenis yang secara khusus di wilayah NTT, sehingga dapat memenuhi kepentingan masyarakat umum dan mendukung pengembangan pariwisata NTT.
“Dalam rangka kelancaran dan kenyamanan transportasi darat, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah daerah memperhatikan dan memfungsikan semua terminal penumpang di wilayah NTT. Secara khusus agar mengfungsikan teminal penumpang Oebobo dan terminal penumpang tipe A di Bimoku yang belum beroperasi secara maksimal,” pungkas Agus Nahak. (*)