Kunker ke PLTP Ulumbu, DPRD NTT Nyatakan Sikap Dukung Penuh Proyek Geothermal

Kunker ke PLTP Ulumbu, DPRD NTT Nyatakan Sikap Dukung Penuh Proyek Geothermal. (Foto: Dok. PLN)

Manggarai, KN – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, melakukan kunjungan kerja di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Manggarai, Selasa (9/7/2024).

Kelima anggota DPRD ini diantaranya, Angela Merci Piwung sebagai Ketua Komisi IV bidang Pembangunan, Yohanes Rumat, sebagai anggota Komisi II bidang Perekonomian, Jimur Siena Katrina sebagai anggota Komisi V bidang Kesejahteraan Rakyat, Junus Naisunis sebagai anggota Komisi IV serta Johanis Lakapu, sebagai anggota Komisi V.

Ketua Komisi IV, Angela Merci Piwung, mengatakan Kunker sejumlah anggota DPRD NTT ke lokasi PLTP Ulumbu Manggarai, bagian dari tindaklanjut aspirasi masyarakat serta mahasiswa yang kerap melakukan aksi demontrasi tolak pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Poco Leok.

“Kunjungan kami saat ini ke PLTP Ulumbu berdasarkan aspirasi masyarakat melalui mahasiswa yang akhir-akhir ini kerap melakukan demonstrasi di Kupang dengan agenda menolak geotermal,” sebut Ketua Komisi IV DPRD NTT ini.

Selain itu kata dia, kehadiran sejumlah anggota DPRD ini ingin melihat secara langsung kondisi lingkungan sekitar kawasan PLTP Ulumbu setelah 12 tahun beroperasi.

Kunjungan anggota DPRD ini juga ingin melihat secara langsung informasi kerusakan lingkungan akibat beroperasinya PLTP Ulumbu.

“Setelah mendengar informasi langsung di lapangan baik dari PLN, Kepala Desa hingga masyarakat sekitar Ulumbu terkait aspirasi penolakan seperti perusakan lingkungan, gagal panen hingga masalah kesehatan seperti kudis tidaklah benar. Kenyataannya adalah geotermal seperti PLTP Ulumbu tidaklah berdampak pada perusakan lingkungan ataupun pada kesehatan,” terang Ketua Komisi IV, Angela Merci Piwung usai mendengarkan langsung informasi dari kepala desa Wewo.

Sementara anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, mengaku kalau sebelumnya dirinya melakukan penolakan terkait rencana pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Poco Leok.

Setelah melihat secara langsung kondisi lingkungan di sekitar pembangkit dan mendapatkan informasi dari pihak PT. PLN serta pengakuan langsung dari masyarakat sekitar kawasan PLTP Ulumbu, anggota DPRD dari PKB menegaskan kalau pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Poco Leok mestinya harus didukung.

BACA JUGA:  Manajemen RSUD dr. Ben Mboi Diduga Manipulasi Kuitansi Pembayaran Pasien

“Proyek geothermal ini harus didukung karena merupakan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Anggota DPRD Junus Naisunis menerangkan bahwa geothermal sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan pemerintah daerah.

Dijelaskannya bahwa energi geothermal yang memanfaatkan panas bumi untuk listrik bukan tidak mungkin akan menjadi energi alternatif yang dapat menggantikan energi-energi yang mengandalkan fosil.

Selain membahas konsep dan teknis dalam pemanfaatan geotermal beserta dampak-dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, para anggota DPRD NTT juga menanyakan serapan tenaga kerja lokal di PLTP Ulumbu.

Terkait hal tersebut Manager Pengelola PLTP Ulumbu, Hosnan menjelaskan penyerapan tenaga kerja lokal saat ini mencapai 96,94% dan hanya 3,06% tenaga kerja luar.

Disebutkan Hosnan, tenaga kerja di PLTP Ulumbu berjumlah 98 orang dengan rincian 95 orang warga NTT dan 3 orang warga dari luar NTT.

“Dari 95 pekerja lokal NTT terdapat 83 pekerja warga Manggarai dengan komposisi 39 orang pekerja Satar Mese dan 12 orang pekerja berasal dari luar Manggarai,” sebutnya.

Usai beraudiens, anggota DPRD tersebut mengaku akan membantu PLN melakukan penyebarluasan wawasan tentang geotermal baik melalui audiensi dengan mahasiswa yang membawa agenda tolak geothermal maupun turun langsung ke lapangan untuk menemui masyarakat yang menolak pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Poco Leok.

Kunker sejumlah anggota DPRD NTT ini berlangsung di ruang rapat PLTP Ulumbu, dihadiri staf PLN Nusra 2, Kepala Desa Wewo, tokoh Pemuda dan sejumlah perwakilan Mitra penerima manfaat PLN dari desa Wewo dan desa Lungar. (sn/kn)