Pitoby Belum Terima Surat dari BPN, Tapi Siap Buka Akses Jalan ke Sekolah

Rapat tersebut jelas dia, terkait pemberitaan di salah satu media online yang mengatakan bahwa ada anak-anak di Kecamatan Alak naik diatas tembok saat pergi ke sekolah.

“Saat itu, disepakati oleh ketua DPR untuk kita turun, bersama dengan DPR untuk mengukur di lokasi, kita mengecek, mengapa sampai jalan itu menjadi hilang? Yang ada cuma tembok-tembok saja, “katanya

Ia mengatakan saat turun melakukan pengukuran melibatkan BPN Kota Kupang, DPRD Kota Kupang, pihak Pitoby dan PT Cyacong dan pemerintah dari Kelurahan, dan pemerintah Kecamatan Alak.

“Kita turun waktu itu, tanggal 2 Juli 2020. Yang hadir waktu itu lengkap, ketua DPR, pemerintah setempat dan dari pihak Pitoby dan Cyacong. kita turun waktu itu. Waktu itu hasil kegiatan, kita sudah serahkan kepada ketua DPR, “ujarnya

Namun dalam perjalanan tanggal 9 Juli 2020 kata dia, muncul surat keberatan dari pihak Pitoby. Isinya adalah bahwa dia keberatan atas pengukuran pada tanggal 2 Juli 2020 tersebut.

“Kita tidak bisa memberikan hasilnya . Karena yang harus memberikan itu adalah ketua DPRD Kota Kupang. Jadi, kami hanya diminta untuk mengukur, “pungkasnya

Ia juga membatah jika BPN Kota Kupang tidak memberikan hasil setelah pengukuran itu. Namun, pihak Pitoby menolak atas hasil tersebut.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut tegasnya, pihaknya berharap agar DPRD Kota Kupang segera memanggil kedua belah pihak tersebut.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuvens Tukung mengatakan pihaknya bersama BPN, dan pemilik lahan disaksikan oleh masyarakat setempat pernah melakukan pengukuran ulang lokasi.

Rekomendasi hasil pengukuran itu menyatakan pemilik lahan membangun pagar pembatas di atas akses publik yang merupakan jalan menuju sekolah.

“Kami sudah melakukan RDP melibatkan komponen masyarakat dan pihak yang ada kaitannya dengan kepemilikan lahan. Rekomendasi komisi waktu itu adalah dilakukan pengukuran ulang di lokasi. Hasilnya BPN menemukan bahwa pemilik lahan membangun pagar di atas akses publik,” kata politisi NasNem itu kepada wartawan, Jumat (19/03/2021)