KUPANG, KN — Pemulihan pascadampak bencana di Pulau Flores dipastikan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga percepatan pembangkitan sektor ekonomi masyarakat. 

Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores pada Jumat (4/9).

Suasana ruang rapat tampak serius dan kondusif. Para peserta yang terdiri dari jajaran pemangku kepentingan lintas sektor—mulai dari pejabat pemerintah, perbankan, hingga akademisi—duduk mengelilingi meja-meja bulat berbalut kain hitam. 

Berbagai dokumen kerja, laptop, dan catatan tersebar di meja, mencerminkan ruang diskusi yang intensif. 

Di panggung utama, jajaran pimpinan memaparkan data indikator ekonomi makro NTT melalui layar proyeksi besar, menciptakan atmosfer forum pengambilan keputusan yang strategis.

Dalam forum tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengemukakan pentingnya menjaga stabilitas distribusi pangan dan pergerakan roda ekonomi warga. 

Dampak guncangan bencana dinilai tidak sekadar merusak bangunan pemukiman, melainkan merembet hingga ke sektor pendapatan keluarga, aktivitas pasar, hingga kelancaran pasokan barang. 

Terganggunya rantai logistik di Flores berdampak langsung pada kemampuan petani menyalurkan hasil panen dan nelayan dalam mengakses pasar.

Guna mengatasi tantangan tersebut, dirumuskan sejumlah langkah konkret. 

Langkah-langkah tersebut meliputi pemastian kelancaran rantai pasok barang dan pangan, percepatan pembenahan infrastruktur jalan serta jembatan logistik, pendataan komprehensif terhadap kerusakan UMKM dan pasar, penyediaan bantuan permodalan beserta peralatan usaha, penyaluran kelonggaran (relaksasi) kredit, hingga penguatan daya saing UMKM lokal.

Meskipun laju inflasi Provinsi NTT pada Agustus 2026 terkendali di angka 2,59 persen dan pertumbuhan ekonomi triwulan II mencapai 5,01 persen, pemerintah menegaskan indikator makro tersebut harus selaras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.