Kota Kupang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT bekerja keras mengoptimalkan tiga fungsi yang dimiliki sebagai wakil rakyat. Yakni, fungsi anggaran, legislasi dan fungsi pengawasan.
Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni mengatakan, pada tahun 2020, ketiga fungsi DPR telah dijalanakan dengan baik sesuai prosedur.
Untuk fungsi legislasi, selain telah menetapkan berbagai peraturan daerah baik dari pihak eksekutif, DPR juga telah melaksanakan fungsi legislasinya dengan menetapkan dua ranperda prakasa pada tahun 2020.
“Pertama pembangunan industri Provinsi NTT dan ijin usaha. Namun, masih tersisa enam rancangan peraturan daerah yang sementara dibahas bulan desember, dan akan dilanjutkan sampai bulan januari mendatang,” Ujar Emi Nomleni saat menggelar Jumpa Pers di Gedung DPRD NTT, Rabu (16/12/2020)
Sementara dalam fungsi anggaran, Emi Nomleni mengatakan, DPR telah membahas laporan pertanggungjawaban Gubernur terkait perubahan anggaran, maupun penetapan APBD Provinsi NTT tahun 2021.
“Kita telah setujui bersama pada tanggal 25 November lalu. Dan perlu juga kita bersyukur karena seluruh rangkaian proses berjalan sesuai jadwal,” Jelas Emi
Khusus Pengawasan, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap berbagai proses pembangunan yang dilakukan di NTT.
Karena menurut Emi, fungsi pengawasan akan melahirkan bebagai rekomendasi dalam kepentingan sehingga proses pembangunan di Provinsi NTT dapat berjalan dengan baik
“Kita telah awasi bersama. Saya pikir ini tugas DPR yang setiap tahun berada dalam sebuah proses. Karena ada regulasi yang mengatur,” Imbuhnya
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD NTT, Inche Sayuna mengatakan, dalam satu tahun masa kepemimpinan mereka di DPRD NTT, telah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab secara maksimal.
Berkaitan dengan fungsi kebijakan, pihaknya telah memastikan seluruh kebijakan yang sudah disepakati dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga berjalan sesuai target.
“Beberapa waktu lalu, kami sudah melakukan perubahan terhadap RPJMD hanya untuk memastikan Gubernur berjalan sesuai rel yang sudah disepakati dalam dokumen perancangan, dan tidak boleh berjalan diluar kesepakatan dengan DPR,” tegas Inche
Sementara fungsi anggaran, DPR telah melakukan sejumlah hal yang dihasilkan dari kebijakan anggaran. Yakni menyepakati bersama untuk memberi persetujuan kepada gubernur melakukan pinjaman daerah.
“Saya kira sepanjang sejarah lembaga DPR, ini merupakan pertama kali DPR memberikan persetujuan kepada gubernur untuk melakukan pinjaman untuk mengatasi berbagai persoalan di NTT yang tidak bisa ditangani dari APBD yang setiap tahun kita dapatkan,”
Dengan menyepakati persetujuan pinjaman, Inche menegaskan, pihaknya akan terus mengawal agar pinjaman daerah yang dilakukan dengan gubernur bisa selesai diakhir masa jabatannya dengan hasil yang signifikan. (ek/kn)