Waingapu, KN – Tanpa podium megah, tanpa karpet merah, satu mimbar kecil berdiri di tengah Gedung Gereja Kristen Sumba (GKS) Tanarara, Kecamatan Matawai La Pawu, Sumba Timur. Dari tempat yang sunyi dari gegap gempita politik nasional inilah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, memulai sebuah gerakan besar: Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila.
Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP, Purno Utomo, menjadi juru bicara paling lantang dalam forum ini. Ia tidak hanya bicara tentang program, tetapi tentang arah masa depan ideologi bangsa.
“Di tempat lain, kegiatan seperti ini biasa digelar di hotel. Tapi di sini, kami datang ke desa. Ini bukan sekadar simbolik, tapi strategi. Karena nilai-nilai Pancasila justru hidup lebih nyata di akar rumput,” ujar Purno dalam sambutannya, Selasa (5/8/2025).
Ia menyebut Sumba Timur sebagai “ladang subur ideologi”. Di balik sabana kering dan jalanan berbukit Tanarara, tersembunyi kekayaan nilai sosial yang sangat dekat dengan Pancasila: gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan keadilan sosial.
”Yang kita lakukan hari ini bukan menanam sesuatu yang asing. Kita hanya menyulut kembali api yang sudah ada,” lanjutnya.
Membongkar Akar, Menyiram Nilai
Forum yang digagas BPIP dan Umbu Rudi ini bukan ajang seremonial belaka. Ia bagian dari gerakan nasional pembumian Pancasila, yang kini diarahkan untuk bertumbuh dari komunitas-komunitas kecil. Targetnya: melahirkan ratusan simpul relawan kebajikan dari desa-desa di seluruh Indonesia.
Program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Purno merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran dan penguatan nilai kebangsaan.
“Pancasila harus diyakini, dipelajari, dan dipraktikkan. Tidak cukup diajarkan di ruang kelas, tapi harus menjadi budaya hidup,” tegasnya.
Dari BP-7 ke BPIP: Ideologi yang Terus Hidup
Purno juga mengingatkan, BPIP lahir dari sejarah panjang kelembagaan pembinaan ideologi: dari BP-7 di era Orde Baru, bertransformasi menjadi UKP-PIP di masa awal Jokowi, dan kini menjadi BPIP dengan mandat yang lebih kuat dan sistematis.
Tinggalkan Balasan