Vipul menegaskan, workshop tersebut sebagai bentuk dukungan kelembagaan SKALA kepada Pemerintah Provinsi NTT agar semakin menguatkan peran ASN dalam membangun dan mengelola narasi-narasi dari setiap program pembangunan di NTT agar masyarakat juga secara berkelanjutan dilibatkan sebagai bagian dalam proses pelaksanaan program-program pembangunan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore dalam laporan panitia menyampaikan pelaksanaan workshop ini didorong oleh urgensi birokrasi modern dalam menghadapi era transformasi informasi digital serta pemanfaatan media sosial yang menuntut interaksi aktif, transparan, dan terpercaya guna membangun citra positif institusi pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, peserta kegiatan sebanyak 40 ASN, terdiri dari 35 ASN pada Biro Administrasi Pimpinan dan 5 ASN dari perangkat daerah, masing-masing 1 peserta yaitu dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Keikutsertaan peserta dari berbagai unit kerja dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya komunikasi pemerintahan, pelayanan keprotokolan, serta pengelolaan informasi.
“Ini juga maksudnya sejalan dengan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, berkaitan dengan setiap perangkat daerah dalam setiap minggu diwajibkan untuk mempublikasi kegiatan rutin dan kegiatan yang berhubungan dengan program prioritas, baik itu dalam bentuk siaran pers maupun menampilkan foto dan video kegiatan,” kata Abrianto.
Pelaksanaan Workshop Hari Pertama, ASN Dibekali Kemampuan Penulisan Jurnalistik
Pada hari pertama Workshop tersebut, para peserta juga dibekali kemampuan penulisan jurnalistik oleh dua wartawan kompas yaitu Budi Suwarna dan Frans Pati Herin.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mempelajari hubungan pemerintah, jurnalis/media, dan publik, serta panduan praktis penulisan berita atau siaran pers.
Budi Suwarna, dalam materinya menekankan pentingnya data dalam setiap informasi yang disampaikan pemerintah. “Siaran pers yang memuat pernyataan kebijakan akan menjadi lebih kuat apabila dilengkapi data terkini, angka yang dapat diverifikasi, serta informasi pendukung yang relevan,” kata Budi.
Tinggalkan Balasan