Sekda juga mengungkapkan, saat ini Pemprov NTT juga menggandeng SKALA untuk pengembangan aplikasi dashboard monitoring tata kelola Pemerintah Provinsi NTT, dan aplikasi ini juga terhubung secara real time dengan setiap perangkat daerah.
“Melalui aplikasi ini, Gubernur dapat melaksanakan pemantauan secara real-time terhadap kinerja perangkat daerah, terutama terkait dengan kinerja manajemennya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai kepada evaluasi dan monitoring,” papar Sekda Frans.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Riya Farwati, mengutarakan pentingnya pendekatan komunikasi berorientasi audiens (audience first) atau masyarakat agar mudah dipahami dan diterima publik luas.
“Pilihan media, gaya bahasa, dan sudut pandang narasi ataupun video/foto harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran. Penggunaan istilah birokrasi yang rumit perlu disederhanakan agar mudah dipahami publik,” ungkap Riya.
Ia juga mengingatkan ASN agar tidak kehilangan daya berpikir kritis ditengah kehadiran kecerdasan buatan yang memudahkan. “Harus menggunakan daya kritis serta rasa kemanusiaan di tengah perkembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). ASN harus bisa tetap memahami substansi kebijakan secara mendalam, serta menjaga etika komunikasi dan kepastian data. Keterampilan praktis seperti penyusunan penulisan press release, fotografi, videografi, desain grafis, hingga strategi distribusi konten di media sosial harus terus diasah demi mewujudkan tata kelola birokrasi NTT yang maju, inklusif, dan melayani,” jelasnya.
Director of Knowledge Management dan Partnership SKALA, Mr. Vipul Khosla mengatakan bahwa komunikasi pemerintah harus melampaui penyampaian pesan satu arah (top-down) dengan membangun dialog dua arah yang responsif serta mengedepankan pelayanan publik. “Komunikasi yang efektif harus jujur, tepat waktu, transparan, dan berpusat pada audiens, memastikan masyarakat ditempatkan di pusat distribusi informasi publik,” kata Mr. Vipul.
Tinggalkan Balasan