KUPANG, KN — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/9).
Dalam agenda tersebut, Menteri Bappenas didampingi langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades LakaLena, guna memperkuat arah kebijakan serta percepatan pembangunan daerah berbasis data yang valid.
Suasana di lokasi berlangsung hangat, komunikatif, dan penuh semangat kolaborasi.
Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang mengenakan kemeja bermotif tenun ikat khas daerah disambut langsung oleh jajaran pimpinan BPS NTT bersama Gubernur Melki Laka Lena.
Rangkaian acara diwarnai dengan penyerahan cenderamata secara simbolis di area lobi utama BPS Provinsi NTT, dilanjutkan foto bersama jajaran pejabat dan pegawai, serta diskusi intensif yang terbagi dalam format pertemuan resmi di meja bundar ruang rapat utama hingga ruang Pelayanan Statistik Terpadu.
Dalam pemaparannya pada pertemuan tersebut, pihak BPS NTT menyampaikan gambaran perekonomian daerah terkini yang secara umum menunjukkan pertumbuhan relatif stabil dan laju inflasi yang terkendali.
Kendati demikian, BPS mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap fluktuasi harga komoditas hortikultura serta sektor perikanan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika cuaca.
Potensi unggulan lokal seperti produksi jagung, peternakan ayam, dan hasil laut dipandang perlu mendapat dorongan optimal.
Langkah konkret yang direkomendasikan mencakup penyediaan sarana pendingin (cold storage) hingga penguatan kelembagaan koperasi bagi para nelayan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan pentingnya transformasi peran lembaga statistik dalam mendukung perencanaan kebijakan nasional maupun daerah.
“BPS harus menjadi ‘meteran pembangunan’, bukan hanya menyediakan data, tetapi juga memberi rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan,” tegas Rachmat Pambudy.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan data statistik sebagai pijakan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tinggalkan Balasan