Kupang, KN – Fernando Jose Osorio Soares resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026-2031.
Fernando meraih dukungan mutlak dari pengurus DPC HKTI se-NTT. Rencanananya, Fernando akan dilantik Rabu, (16/9/2026).
Dalam keterangan Pers, Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, HKTI harus hadir secara langsung di tengah petani dan tidak hanya menjadi organisasi yang berbicara tentang persoalan pertanian.
“Hampir 50 persen masyarakat NTT itu petani. Kami merasa bahwa kita harus hadir di tengah-tengah petani kita, hadir di tengah-tengah sawah mereka,” ujar Fernando, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, HKTI memiliki peran penting untuk membantu petani meningkatkan produksi, memperluas akses terhadap sarana pertanian, hingga meningkatkan kesejahteraan.
“Bukan hanya organisasi yang bicara-bicara, tapi kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Fernando mengatakan, sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani menjadi perhatian HKTI NTT, di antaranya akses pupuk, bibit, alat pertanian dan pemasaran hasil produksi.
Karena itu, HKTI NTT akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.
“Di mana kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat membantu supaya pupuk, bibit, alat pertanian sehingga masyarakat bisa mengakses,” jelasnya.
Fernando juga memastikan kepengurusan baru HKTI NTT akan turun langsung ke lapangan. Dalam waktu dekat, jajaran HKTI NTT akan melakukan roadshow ke 22 kabupaten/kota untuk melihat kondisi petani sekaligus menyerap berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Kita akan keliling, kita akan roadshow ke 22 kabupaten, kota,” terangnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada petani di wilayah Flores yang terdampak gempa. Menurut Fernando, bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga berdampak terhadap sumber mata pencaharian petani.
Sejumlah infrastruktur pertanian, termasuk irigasi, turut mengalami kerusakan sehingga petani kesulitan kembali menggarap sawah.
“Mereka bukan saja kehilangan rumah, tetapi saudara-saudara kita sebagai petani ada juga irigasi yang rusak. Mereka tidak bisa kembali ke sawah. Hari ini mereka kehilangan sumber mata pencaharian,” ungkapnya.
HKTI NTT, lanjut Fernando, akan turun ke wilayah terdampak untuk mengadvokasi kebutuhan petani dan menyampaikannya kepada pemerintah.
“Kami juga akan hadir ke situ membantu mengadvokasi dan ikut menyuarakan kepada pemerintah sehingga bantuan-bantuan kepada masyarakat petani kita bisa segera mereka dapatkan,” jelasnya.
Selain persoalan pertanian, HKTI NTT juga siap membantu masyarakat yang menghadapi persoalan lahan dalam kawasan hutan.
Fernando mengatakan pihaknya akan mempelajari persoalan tersebut dan melihat kondisi di lapangan sebelum mengambil langkah advokasi.
“Kita akan ikut pelajari, kita akan melihat dan tentu kita akan membantu masyarakat kita. Bila perlu kita hadir mengadvokasi supaya hak-hak yang harus didapatkan masyarakat, hak-hak yang menjadi milik rakyat harus kembali kepada tangan rakyat,” tegasnya.
Fernando juga menyatakan HKTI NTT siap mengawal program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya dapat dirasakan petani di NTT.
Menurutnya, program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih dapat membuka peluang pasar bagi hasil pertanian masyarakat.
“Petani kita tidak perlu susah-susah mencari jaringan penjualan. Negara langsung hadir di tengah-tengah mereka untuk mengambil hasil pertanian,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan