KUPANG, KN — Suasana penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur memasuki fase krusial saat jajaran pimpinan daerah berkumpul dalam satu ruangan penanganan krisis. 

Di Ruang Rapat Sonbay II, Makorem 161/Wirasakti Kupang, atmosfer rapat berlangsung serius dan penuh fokus. 

Para pejabat tinggi daerah duduk mengelilingi meja bundar bertatap muka langsung, membedah berkas catatan serta data pembaruan dampak bencana yang berada di hadapan mereka.

Rapat evaluasi dan penguatan masa tanggap darurat gempa Flores tersebut dipimpin langsung oleh Melki Laka Lena bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT pada Senin (31/8). 

Pertemuan penting ini dihadiri oleh Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni, Sekda NTT Fransiskus Sales Sodo, Danrem 161/Wirasakti Hendro Cahyono, Karo Ops Polda NTT Joni Afrizal Syarifuddin, Kadisops Lanud El Tari Sulistiyo Utomo, Asops Dankodaeral VII Muchson Abadi, serta para pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.

Berdasarkan pembaruan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per 30 Agustus, gempa dahsyat ini telah menelan korban jiwa sebanyak 115 orang meninggal dunia, 1.780 orang mengalami luka-luka, dan memaksa 172.050 warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. 

Kerusakan fisik terhitung sangat masif dengan 90.600 unit rumah mengalami kerusakan, serta ribuan fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum ikut terdampak parah.

Memperhatikan kondisi para penyintas di lapangan, penanganan pemenuhan logistik dasar menjadi fokus utama pimpinan daerah.

“Saya menegaskan bahwa kebutuhan dasar harus menjangkau seluruh pengungsi secara merata, termasuk air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan makanan. Kita juga harus mengantisipasi ISPA, campak dan pertusis serta memperkuat perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak,” tegas Melki Laka Lena di tengah pemaparannya.

Selain persoalan penyaluran bantuan dasar, keakuratan data pendistribusian logistik juga digarisbawahi agar bantuan tidak salah sasaran.