Dalam rapat itu, pemerintah pusat mendorong validasi data kerusakan rumah secara akurat sebagai dasar pemberian bantuan. Mendagri Tito Karnavian juga mengusulkan skema gotong royong dalam penanganan rumah terdampak.
Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong agar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dapat segera diimplementasikan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT. Program tersebut sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 14 ribu unit rumah di seluruh NTT.
Di sisi lain, Mendagri Tito juga menekankan pentingnya pendataan by name by address agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang terdampak dan membutuhkan.
Langkah Gubernur Melki berkantor sementara di Flores memperlihatkan bahwa penanganan gempa tidak hanya dilakukan melalui koordinasi administratif dari ibu kota provinsi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya memastikan kebijakan dan bantuan disusun berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan langsung di lapangan.
Dengan berada lebih dekat dengan wilayah terdampak, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, serta unsur terkait diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, terutama dalam pemutakhiran data, penyaluran bantuan, penanganan rumah rusak, hingga persiapan tahap rehabilitasi dan pemulihan.
“Pemerintah akan terus bergerak bersama masyarakat untuk memastikan penanganan gempa Flores menjadi prioritas, tidak hanya selama masa tanggap darurat, tetapi juga hingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan