Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berkantor sementara di Flores untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berjalan cepat dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Gubernur Melki berkantor sementara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Jumat (21/8/2026). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan pusat koordinasi pemerintah provinsi dengan lokasi terdampak sekaligus mempercepat pengambilan keputusan terkait penanganan bencana.
Dari Labuan Bajo, Gubernur Melki bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, antara lain Posko Dampek, Posko Desa Waso, Posko Golo Conggo, Posko Sambi Rampas, serta SMAN 2 Sambi Rampas.
Sebelumnya, pada Kamis (20/8/2026), Gubernur Melki telah turun langsung meninjau Posko Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi para penyintas, mendengar kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan bantuan dan pelayanan selama masa tanggap darurat berjalan.
Dari lapangan, pemerintah juga menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan cepat, khususnya terkait kondisi rumah warga. Gubernur Melki menyebut data kerusakan rumah perlu terus diperbarui karena gempa susulan menyebabkan sejumlah rumah yang sebelumnya masuk kategori rusak ringan mengalami kerusakan lebih parah.
“Khusus untuk rumah, data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” kata Melki.
Menurutnya, pembaruan data menjadi penting agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan secara tepat sasaran. Pendataan juga harus dilakukan secara berjenjang dengan menyesuaikan perkembangan kondisi bangunan akibat gempa susulan.
Percepatan penanganan rumah terdampak kemudian dibahas Gubernur Melki bersama pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pada Kamis (20/8/2026) malam. Rapat tersebut diikuti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui konferensi daring.
Dalam rapat itu, pemerintah pusat mendorong validasi data kerusakan rumah secara akurat sebagai dasar pemberian bantuan. Mendagri Tito Karnavian juga mengusulkan skema gotong royong dalam penanganan rumah terdampak.
Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong agar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dapat segera diimplementasikan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT. Program tersebut sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 14 ribu unit rumah di seluruh NTT.
Di sisi lain, Mendagri Tito juga menekankan pentingnya pendataan by name by address agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang terdampak dan membutuhkan.
Langkah Gubernur Melki berkantor sementara di Flores memperlihatkan bahwa penanganan gempa tidak hanya dilakukan melalui koordinasi administratif dari ibu kota provinsi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya memastikan kebijakan dan bantuan disusun berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan langsung di lapangan.
Dengan berada lebih dekat dengan wilayah terdampak, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, serta unsur terkait diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, terutama dalam pemutakhiran data, penyaluran bantuan, penanganan rumah rusak, hingga persiapan tahap rehabilitasi dan pemulihan.
“Pemerintah akan terus bergerak bersama masyarakat untuk memastikan penanganan gempa Flores menjadi prioritas, tidak hanya selama masa tanggap darurat, tetapi juga hingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan