KUPANG, KN — Inisiatif penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur kini tidak lagi sekadar berpusat pada peran birokrasi, melainkan telah bertransformasi menjadi gerakan inklusif yang melibatkan pengemudi transportasi daring hingga kelompok penyandang disabilitas.
Potret keberhasilan kolaborasi akar rumput ini mengemuka saat Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, bersama Gubernur NTT, Melki Laka Lena, meninjau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Provinsi NTT di Lasiana, Kupang, pada Jumat (31/7).
Dalam kunjungan tersebut, fokus perhatian tertuju pada bagaimana investasi jangka panjang Pemerintah Australia—yang dimulai sejak pembangunan fasilitas Pusdalops lewat Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDRR) pada 2015 hingga diperkuat melalui Program SIAP SIAGA—telah melahirkan sistem mitigasi modern yang hidup di tengah masyarakat.
Melalui integrasi aplikasi INATANA yang terhubung 24 jam dengan Portal Satu Data Provinsi NTT, laporan bencana yang dahulu memakan waktu berjam-jam kini terverifikasi hanya dalam beberapa menit untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Namun, kekuatan utama dari ketangguhan sistem ini terletak pada pelibatan aktif elemen masyarakat melalui program seperti TOP Ranger—hasil sinergi BPBD Kota Kupang, Grab, dan komunitas ojek online—serta Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).
Koordinator TOP Ranger, Jefry Adulanu, memaparkan bagaimana para pengemudi armada transportasi kini berperan sebagai garda terdepan sistem peringatan dini di jalanan.
“Sebagai pengemudi kami berada di lapangan setiap hari. Melalui TOP Ranger kami dilatih melaporkan kejadian secara cepat dan terstandar sehingga informasi bisa diterima pemerintah dalam hitungan menit. Kami tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga ikut membantu melindungi masyarakat ketika bencana terjadi,” kata Jefry Adulanu.
Di sisi lain, kesetaraan hak dan partisipasi kelompok rentan dalam kesiapsiagaan bencana turut menjadi sorotan utama.
Ketua ULD-PB Provinsi NTT, Desderdea Kanni, menekankan bahwa kemitraan ini berhasil mengubah paradigma tata kelola bencana menjadi lebih adil dan manusiawi.
“Perubahan terbesar bagi kami bukan sekadar terbentuknya ULD-PB, tetapi tumbuhnya pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah mitra yang dapat berkontribusi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan membangun ketangguhan bencana. Ketika semua orang dilibatkan, sistem penanggulangan bencana menjadi lebih adil dan lebih kuat,” ungkap Desderdea Kanni.
Melihat langsung dampak positif dari inovasi berbasis komunitas tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa kemandirian warga merupakan muara utama dari seluruh program penguatan kapasitas yang ada.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menjadi urusan pemerintah. Yang paling penting adalah membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat. Karena itu, saya berharap model seperti TOP Ranger yang sudah berjalan baik di Kota Kupang dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di NTT,” ujar Melki Laka Lena.
Ia menuturkan bahwa efektivitas bantuan internasional diukur dari sejauh mana warga lokal mampu berdiri berdikari dalam menghadapi potensi risiko di wilayahnya.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Australia dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT. Namun yang lebih penting, dukungan ini harus menghasilkan masyarakat yang semakin mandiri dan mampu menghadapi risiko bencana di daerahnya sendiri,” tegas Gubernur Melki.
Menanggapi keberhasilan integrasi antara teknologi, kebijakan daerah, dan aksi komunitas warga tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyampaikan rasa bangga dan komitmennya untuk terus menjaga keberlanjutan hubungan baik ini.
“Saya bangga dapat melihat langsung hasil kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi NTT di bidang penanggulangan bencana. Menurut saya, hasilnya nyata, dan kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini agar sistem yang telah dibangun tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dubes Roderick Brazier.
Roderick menutup pertemuannya dengan mengapresiasi soliditas kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan model mitigasi di Bumi Flobamora.
“Keberhasilan ini tidak mungkin dicapai tanpa kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT. Kami sangat menghargai kolaborasi ini dan berharap kerja sama di bidang penanggulangan bencana dapat terus berlanjut,” pukas Roderick. (agn)
Tinggalkan Balasan