Larantuka, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong gereja untuk menjadi rumah pemberdayaan ekonomi umat, dan motor penggerak keadilan sosial.
Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri acara pertemuan Pastoral XII Regio Gerejawi Nusra, bersama sejumlah Uskup di Larantuka, Flores Timur, Rabu (2/7/2025).
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui semangat Ayo Bangun NTT,terus berupaya mewujudkan visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan melalui lima misi, tujuh pilar pembangunan, dan Dasa Cita.
“Upaya ini kami dorong melalui optimalisasi potensi daerah di berbagai sektor: pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, energi baru dan terbarukan, serta pariwisata, dengan pendekatan berbasis One Village One Product (OVOP),” katanya.
Dalam semangat ini, ia sangat mengharapkan dukungan dari Gereja Katolik di wilayah Nusra untuk ikut memfasilitasi pengembangan produk unggulan lokal di setiap Paroki, Stasi, maupun Kelompok Umat Basis (KUB), menjadikan Gereja sebagai rumah pemberdayaan ekonomi umat dan motor penggerak keadilan sosial.
“Beberapa hari lalu, saya berkesempatan meresmikan GG Mart, toko pangan milik Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) yang menjadi ruang pemasaran bagi produk-produk UMKM jemaat. Ketika Pemerintah baru merencanakan pendirian NTT Mart, GMIT sudah mengambil langkah lebih dahulu. Ini adalah teladan baik dari gereja yang memberdayakan, bukan sekadar melayani,” terangnya.
Ia juga turut menghadiri kegiatan Lentera Ekonomi Syariah NTT, sebagai bagian dari Road to Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia,yang menghadirkan komunitas pesantren sebagai pelaku ekosistem ekonomi inklusif berbasis lokal.
“Saya percaya bahwa seluruh lembaga keagamaan, termasuk Gereja Katolik, memiliki potensi besar untuk mendorong dan memfasilitasi model-model pemberdayaan serupa. Melalui kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kita bisa mengangkat kualitas produk UMKM NTT ke panggung nasional dan internasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan menekan angka migrasi non-prosedural secara nyata,” ungkapnya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, terus bekerja keras untuk menghadirkan investasi strategis ke NTT, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
“Pada bulan Maret lalu, saya bersama para Bupati dan Wali Kota melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan lembaga, serta bertemu dengan pelaku usaha untuk mendorong dukungan konkret bagi pembangunan daerah. Salah satu inisiatif besar yang kini kami jalankan adalah pengembangan Kawasan Industri Garam Nasional (K- SIGN) di bawah dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tuturnya.
Kawasan K-SIGN ini, jelas Gubernur Melki, ditargetkan untuk mendukung swasembada garam nasional tahun 2027, dengan total investasi mencapai Rp1,6 triliun dan kapasitas produksi hingga 3 juta ton per tahun.
“Selain itu, kami juga telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan energi asal Prancis, PT HDF Energy Indonesia, untuk membangun ekosistem energi hidrogen hijau di NTT, melalui investasi sebesar Rp9,6 triliun, delapan pembangkit listrik berbasis teknologi Renewstable akan dikembangkan di berbagai wilayah NTT,” ujarnya.
Semua upaya ini, bertujuan untuk mengoptimalkan dan menghilirisasi sumber daya alam non-tambang secara berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global dengan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Dalam seluruh ikhtiar ini, kami membutuhkan dukungan moral, spiritual, dan sosial dari semua pihak, terutama Gereja Katolik. Sebab, masalah stunting, kemiskinan, dan perdagangan orang bukan semata isu teknokratis, tetapi adalah persoalan kemanusiaan yang menuntut keterlibatan dan aksi kolektif dalam semangat solidaritasdankolaborasi,” jelasnya.
Waketum DPP Partai Golkar itu mengajak semua pihak termasuk Gereja, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa, untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai contoh nasional dalam reformasi tata kelola migrasi tenaga kerja.
NTT, kata Laka Lena, bukan lagi sebagai daerah yang dikenal karena darurat perdagangan orang, atau cerita pilu para PMI, tetapi sebagai lumbung tenaga kerja unggulan yang sah, terampil, dan dihormati baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Mari kita lanjutkan kolaborasi lintas sektor dan lintas iman demi terwujudnya NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. NTT yang menjadi tempat bertumbuhnya harapan dan martabat setiap warganya,” pungkas Gubernur Melki. (*)