Jakarta, KN – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan siap mendukung langkah strategis Pemda di NTT untuk perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya dari NTT.
“Saya akan ke NTT. Kita bahas khusus perlindungan pekerja migran,” ujar Menteri Karding, saat menyambut kunjungan rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Kepala Daerah se-NTT, di Kantor Kementerian P2MI di Jakarta, Senin (17/03/2025).
Menteri Karding menyampaikan, perlindungan pekerja migran harus dimulai dari tingkat desa. Pemerintah desa perlu berkomitmen untuk menjadi basis awal perlindungan pekerja migran. Bila perlu dengan membuat peraturan desa yang mengatur deteksi dini terhadap peluang pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
Inisiatif ini, oleh Menteri Karding, disebut sebagai Desa Migran Emas. Deteksi dini dari tingkat desa menjadi keharusan untuk memastikan pelaksanaan mandat Presiden Prabowo kepada Kementerian baru ini.
Ada dua hal yang ditekankan Presiden Prabowo. Pertama, kurangi human trafficking dan segala bentuk kekerasan terhadap pekerja migran. Kedua, pekerja yang dikirim ke luar negeri harus merupakan angkatan kerja yang terampil dan terlatih.
Karding mengungkapkan, saat ini ada permintaan sekitar 1,7 juta tenaga kerja dari luar negeri. Sementara, baru ada 297 ribu yang bisa terpenuhi. Itu artinya, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia masih besar.
“Hal ini akan menjadi semakin menarik jika kita mempersiapkan pekerja migran dengan keterampil dan hal-hal lain yang dibutuhkan,” jelas Karding.
Sementara saat menanggapi permintaan Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen, Menteri Karding menjamin akan menghadirkan sarana kesehatan (sarkes) khusus untuk pemerikasaan kesehatan pekerja migran dan layanan imigrasi di Larantuka, ibukota Flores Timur.
Bupati Anton Doni juga mengajak Menteri Karding untuk hadir pada peluncuran program pemagangan pekerja Flotim ke Jepang pada April 2025. “Pak Menteri perlu ke Larantuka untuk melihat dari dekat masalah di lapangan, termasuk budaya merantau di masyarakat kami,” ungkap Anton Doni.
Menteri Karding juga mengapresiasi sejumlah inisiatif dari para bupati untuk terus memperkuat angkatan kerja di semua lapisan di daerah masing-masing.
Bupati Manggarai Barat Edi Endi berbicara tentang optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Wulla menyatakan kesiapannya untuk memasok pekerja yang terlatih dan terdidik, jika kepadanya diberikan sejumlah kriteria dari Kementerian P2MI. (*/ab)