Daerah  

NTT Darurat Perdagangan Orang, Benny Ramdhani Gelorakan Semangat Berantas TPPO

Kepala BP2MI Benny Ramdhani hadir secara virtual dalam kegiatan diskusi publik jilid ii yang diselenggarakan di Kota Kupang. (Foto: Ama Beding)

Kupang, KN – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menggelar diskusi publik untuk pemberantasan TPPO di Kota Kupang, Selasa 21 November 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani secara virtual, serta sejumlah kawan PMI dan Satgas pemberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Provinsi NTT.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang sedang dirawat di rumah sakit hadir secara virtual. Ia juga menyempatkan diri memberikan pesan penting bagi seluruh peserta kegiatan diskusi tersebut.

Menurut Benny Ramdhani, negara tidak boleh kalah melawan sindikat TPPO. Karena itu, tidak boleh ada kata berhenti untuk perang melawan TPPO.

“Tidak ada kata berhenti untuk perang melawan sindikat TPPO. Negara tidak boleh kalah!” tulis Benny Ramdhani dalam selembar kertas dan ditunjukan kepada para peserta diskusi.

Sekretaris Utama BP2MI Rinardi menyebut terdapat 4,8 juta pekerja migran indonesia yang tercatat secara resmi. Namun ada 4,2 juta pekerja migran indonesia lainnya yang tidak tercatat secara resmi. “90 persen dari 4,2 juta dipastikan menjadi korban penempatan ilegal,” ujar Rinardi.

Ia menyampaikan, dalam 3 tahun terakhir terdapat 115.560 pekerja migran yang terkendala. Sedangkan ada 2.225 pekerja migran yang meninggal dunia dan BP2MI memfasilitasi kepulangan jenazah hingga di rumah duka.

BACA JUGA:  DPRD NTT Laksanakan 3 Fungsi Utama Secara Baik Sepanjang Tahun 2021

“Ada 3.496 PMI yang sakit dan kita tangani kepulangan dan penyembuhannya hingga ke kampung halamannya. Serta terdapat 100.858 PMI yang mengalami kendala, sehingga harus dideportasi yang kita layani kedatangannya, dan kita pastikan tiba dengan selamat di daerah asalnya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Rinardi menegaskan Indonesia sedang mengalami darurat penempatan ilegal, sehingga semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk memerangi TPPO.

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake dalam arahannya yang disampaikan oleh Kadis Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT Silvi Pekujawang mengatakan, perlu ada kolaborasi yang kuat antara semua pihak, agar NTT jangan lagi menjadi daerah yang darurat perdagangan orang.

“Sampai hari ini sudah ada 134 jenazah orang NTT. 132 dipulangkan, 4 dimakamkan di sana. Semuanya ilegal atau tidak terdata apapun di BP2MI atau Disnaker,” ujar Silvy Pekujawang.

Ia berharap forum diskusi perang terhadap sindikat TPPO yang digelar BP2MI bisa melahirkan solusi untuk pemberantasan TPPO ilegal.

“Sehingga ke depan kita tidak mendapat banyak korban dan traficking akibat dari penempatan ilegal,” pungkasnya. (*)