Kupang, KN – Kuasa hukum KSP Kopdit Swasti Sari, Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H mempersoalkan keabsahan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang digelar pada 1 Agustus 2026 di Hotel Phoenix.

Fransisco menilai RALB tersebut tidak memenuhi ketentuan karena jumlah anggota yang menjadi dasar pelaksanaan rapat disebut tidak mencapai persyaratan minimal.

Menurut Fransisco, jumlah anggota KSP Kopdit Swasti Sari mencapai sekitar 223 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, pelaksanaan RALB harus memenuhi ketentuan mengenai jumlah anggota yang mengusulkan rapat.

Baca Juga:Gempa Flores, Bank NTT Siapkan Keringanan Kredit bagi Nasabah yang Terdampak

“RALB itu sendiri kita harus lihat. Anggota Kopdit Swasti Sari ini sekitar 223.000 sekian. Bayangkan kalau mau buat RALB minimal 1/5 sesuai dengan persyaratan, tidak juga dipenuhi,” ujar Fransisco, Selasa 22 September 2026.

Fransisco merujuk surat Kementerian Koperasi tertanggal 15 September 2026 Nomor 484. Menurut dia, surat tersebut menyebut ketentuan RALB sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015.

Dalam ketentuan tersebut, kata Fransisco, rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 dari jumlah anggota koperasi.

Baca Juga:Saat Gubernur Melki Bertemu Pak Zeth, Harapan Rumah Layak Huni Akhirnya Terwujud

“Dengan jumlah anggota koperasi 223.000 anggota, berarti harus sekitar 40-an ribu anggota yang harus ikut RALB,” jelasnya.

Atas dasar itu, Fransisco mempertanyakan RALB yang kemudian menjadi dasar perubahan kepengurusan KSP Kopdit Swasti Sari.

Selain persoalan RALB, Fransisco juga mempertanyakan dokumen administrasi yang digunakan untuk mengklaim kepengurusan hasil rapat tersebut, termasuk Akta Notaris Nomor 14 tanggal 4 Agustus 2026 dan surat AHU yang diterbitkan pada 18 Agustus 2026.

Baca Juga:Ozora ‘Kibo’, Model Cilik Berprestasi Penggerak Budaya Lamaholot

“Akta ini saya bacakan isinya adalah pernyataan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Swasti Sari. Tetapi tidak ada satu pun di dalam yang mengubah anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga,” katanya.

Menurut Fransisco, akta tersebut justru memuat perubahan pengurus berdasarkan RALB yang digelar pada 1 Agustus 2026.

“Bagaimana bisa dasar dari akta ini kemudian keluar AHU yang tidak cocok dan tidak jelas? Ini perlu dipertanyakan,” tegasnya.

Reporter: Ama Beding